Palu, PPID – Wakil Bupati Poso M. Yasin Mangun, S.Sos didampingi Ketua DPRD Poso Sesi KD. Mapeda, S.H., M.H menerima hasil pemeriksaan Kinerja atas upaya Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Poso dan instansi terkait lainnya di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Rabu (12/01/2022).

“Penyerahan LHP kepada lembaga perwakilan pada hari ini merupakan wujud transparansi dan tanggung jawab BPK dalam mengemban Amanat UUD 1945 dan peraturan pelaksanaannya yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Selain itu, BPK mempunyai kewajiban menyerahkan hasil pemeriksaan kepada DPRD dan disampaikan pula kepada Bupati dan Walikota sesuai kewenangannya.” Kata Slamet Riyadi, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Tengah.

Baca Juga :  Pemantapan Etika dan Budaya Politik di Kabupaten Poso Tahun 2018

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (5) Undang-undang 15 Tahun 2006 tentang BPK, Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan dinyatakan terbuka untuk umum, lanjutnya.

Menurutnya bahwa, sesuai pasal 4 ayat 1 UU No. 15 Tahun 2004, BPK melaksanakan Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang antara lain terdiri atas Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.

Kabupaten Poso bersama beberapa Kota dan Kabupaten lainnya di Sulawesi Tengah menerima langsung laporan hasil pemeriksaan tersebut untuk ditindaklanjuti.

Seusai kegiatan penerimaan laporan hasil pemeriksaan tersebut, Wabup Yasin berharap agar penyajian laporan pengelolaan keuangan daerah tetap disajikan secara wajar dengan mengikuti asas transparansi dan akuntabilitas sehingga sistem pengelolaan keuangan daerah lebih baik lagi dari waktu kewaktu.

Baca Juga :  Perdana Masuk Kantor, Pjs Bupati Poso Gelar Pertemuan Intern Bersama Seluruh OPD

Menurut Wabup, langkah dan upaya perbaikan serta pembenahan yang perlu dilakukan untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan itu antara lain, membangun sistem pengendalian intern yang baik masing-masing OPD. Serta meningkatkan jumlah kualitas SDM yang memiliki latarbelakang pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan yang terkait dengan pengelolaan keungan daerah.

Selain itu, peran dan fungsi Inspektorat daerah lebih ditingkatkan lagi dengan menempatkan tenaga yang profesional, menjabarkan peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah agar lebih operasional serta menyajikan lebih awal neraca sesuai dengan standar akuntansi pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. (RUS)

KOMENTAR