Jakarta, PPID – Setelah menerima penghargaan di bidang pertanian atas keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso mencapai target luas tanam periode 2017,pada tanggal 13 Februari 2018 di Palu, keesokan harinya, Bupati Poso Kolonel Marinir (Purn) Darmin Agustinus Sigilipu, didampingi Kepala Bapelitbangda Suratno, langsung terbang menuju Jakarta untuk mengikuti 2 kegiatan sekaligus, Pertama: Forum koordinasi kebijakan dan penamdatanganan Perjanjian Hibah Kegiatan Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP) yang dilaksanakan di hotel Bidakara, Birawa Asembly Hall, Pancoran Jakarta.

Kegiatan tersebut diikuti oleh para Gubernur, Bupati, Kepala Bapedda dan Biro Keuangan di Indonesia dan untuk Sulawesi Tengah hanya dikuti oleh 3 kabupaten yakni Poso, Toli Toli dan Banggai. Kegiatan itu dimaksudkan untuk mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan. Pada forum tersebut membahas tentang : Kebijakan keterpaduan program dalam sistem Irigasi dan IPDMIP sebagai salah satu program untuk mewujudkan sistem irigasi di Indonesia Pinjaman berbasis output (RBL), Mekanisme tentang Pencairan dana on granting program IPDMIP serta tata cara pengisian Rekening Khusus Berbasis Result Base Lending (RBL).

Baca Juga :  Pandangan Skeptis Tak Melemahkan Darmin-Samsuri dalam Membangun Poso

Melalui kegiatan tersebut Pemerintah Kabupaten Poso sendiri menurut Bupati Darmin, akan memperoleh dana hibah IPDMIP sebesar Rp. 34.370.000.000 . hingga tahun 2021. Sedangkan dihari kedua Kamis 15 Februari 2018, Bupati Darmin Agustinus Sigilipu kembali mengikuti Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk Implementasi Program dan Kegiatan pada Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), bertempat di ruang rapat lantai 7 Kemenko PMK, jln Medan Merdeka Barat no. 3 Jakarta Pusat.

Rakor itu sendiri membahas tentang tindak lanjut fasilitasi penyusunan masterplan/RPKP , Peran Pemerintah dalam implementasi program dan kegiatan serta Peran Pemerintah Daerah implementasi program dan kegiatan. Kegiatan tersebut diikuti oleh Kemenko bidang Pembangunan manusia dan kebudayaan, Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementrian Agraria dan tata ruang, Badan Informasi Geospasial, Kementrian Kelautan dan Perikanan serta para bupati dan Kepala Bappeda.

Baca Juga :  Penilaian Tahap Akhir Poso Menuju Penghargaan Pembangunan Daerah

Rakor tersebut dimaksudkan untuk menindaklanjuti hasil fasilitasi penyusunan Masterplan/Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) yang telah dilaksanakan di kabupaten lokasi Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) tahun 2016-2017 oleh Kementrian Desa PDTT, Kementrian PUPR dan Kementrian ATR. Sehubungan dengan program tersebut Bupati Darmin berharap kiranya akan membantu dan mendorong percepatan pembangunan di kabupaten Poso melalui penataan sistem keuangan yang lebih baik serta upaya untuk memaksimalkan implementasi kemanfaatan sumber daya air yang lebih bermutu.

Disamping itu menurut Bupati, sinergitas seluruh program yang ada di masing-masing OPD sangat diperlukan guna mewujudkan tercapainya Visi-Misi Pemerintah Daerah 2016-2021, sebagai jawaban atas harapan masyarakat yang diamanatkan kepada kita. Sementara itu Wakil Bupati Ir. Samsuri. Msi, melaksamakan berbagai agenda pemerintah daerah seperti Sosialisasi BNN tentang bahaya narkoba, kegiatan Lomba band kawula muda, Deklarasi Tolak Kampanye hitam, politik uang dan Politisasi sara dan Musrembang Cluster 3 Kec. Pamona Utara, Pamona Puselemba dan Pamona Timur. Inilah yg dilakukan duet pimpinan serasi Darmin-Samsuri menuju Poso “Cerdas “. (AS)

KOMENTAR