PPID – Bupati Poso Kolonel Marinir (Purn.) Darmin Agustinus Sigilipu pagi tadi rabu (6/6/2018) mengikuti acara Penandatanganan Kerja Sama Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Sebagai Syarat Pemberian Layanan Publik antara Kanwil DJP Suluttenggo/Malut dan Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang dihadiri oleh seluruh Bupati/Walikota se-Sulawesi Tengah, bertempat di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulawesi Tengah.

Program Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) ini merupakan tindak lanjut instruksi Presiden no. 7 tahun 2015 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2016 dan 2017. Dalam lampiran instruksi Presiden ini telah dijelaskan langkah-langkah ataupun aksi yang perlu diambil oleh kementrian serta pemerintah provinsi/kabupaten/kota untuk mencegah dan memberantas korupsi.

Acara tersebut diawali dengan forum diskusi yang dipimpin oleh Kakanwil Direktorat Jendral Pajak Suluttenggo/Malut Agustin Vita Avantin. Kegiatan yang selain dihadiri oleh 4 Kepala KPP yang ada di wilayah Sulawesi Tengah seperti KPP Toli-Toli, Poso, Luwuk dan Palu, juga menghadirkan Kepala-Kepala Dinas Perizinan & Dispenda masing-masing Kabupaten/Kota.

Dalam arahannya Agustin Vita mengatakan, bahwa setiap daerah harus melakukan kerja sama dengan kanwil pajak. Kerja sama ini perlu dilakukan dalam rangka memberi informasi dan kepatuhan terhadap pelayanan pajak. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan sektor pajak yang nantinya dikembalikan ke daerah guna membangun infrastruktur di daerah.

Baca Juga :  Bupati: Sekretariat Daerah Harus Jadi Contoh

Pembangunan di Kabupaten Poso merupakan pembangunan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara materiil maupun spiritual. Sesuai dengan visi misi pemerintah kab. Poso dibawah kepemimpinan Darmin-Samsuri, Kabupaten Poso berupaya untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, maka diupayakan keharusan untuk menggali sumber dana dari dalam daerah berupa pajak.

Hal ini sejalan dengan penegasan Bupati Poso Kolonel Marinir (Purn) Darmin Agustinus Sigilipu bahwa setiap pengusaha-pengusaha yang ada di Kabupaten Poso wajib memiliki NPWP di wilayah Kabupaten Poso, sehingga pajak perusahaan itu otomatis akan masuk ke kas daerah Poso. Karena pajak merupakan kontribusi wajib rakyat kepada daerah, baik sebagai orang pribadi atau badan usaha berdasarkan undang-undang dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, tega mantan Danyon marinir itu. Bukannya tidak ikhlas, tetapi tidak elok rasanya jika sebuah perusahaan besar beroperasi di Poso, sementara pajaknya tidak masuk di Poso, jelas bupati.

Baca Juga :  Apel Bersama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso dirangkaikan dengan Launching e-Planing dan Clinic Cerdas e-Planing

Sementara kita tahu bersama bahwa Pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk ikut secara langsung dan bersama-sama melaksanakan pembangunan daerah demi kepentingan bersama. Pada dasarnya masyarakat di Kabupaten Poso sudah berpartisipasi dan berperan serta terhadap pembangunan daerah dengan menjadi warga yang taat pajak.

Seiring dengan langkah pemerintah pusat itu, Bupati Darmin bersama Wabup Samsuri bersama anggota Forkopimda beberapa waktu yg lalu telah memberikan contoh langsung dengan ikut serta dalam pekan panutan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) 2018 secara perorangan atau pribadi melalui e-filing yang digelar oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Poso di Aula KPP Pratama Poso .

Selaras dengan ketaatan masyarakat akan wajib pajak di Kabupaten Poso, di bawah kepemimpinan duet pasangan Darmin-Samsuri, Kakanwil DJP Suluttenggo/Malut ini mengapresiasi kerja pemerintah daerah Kabupaten Poso yang selalu menciptakan hubungan dan kerja sama yang baik dengan pihak perpajakan khususnya KPP Poso sehingga berhasil mencapai target penerimaan pajak 100% untuk tahun 2017. Bahkan, bukan hanya berhasil mencapai target, tetapi telah mampu melebihi target yang ditentukan, dengan jumlah mencapai 100,78% serta berhasil unggul dan menjadi nomor satu secara nasional, dari 341 KPP se-Indonesia.

Baca Juga :  Upacara Bendera Setiap 17 Bulan Berjalan yang dipusatkan di Pamona Puselemba

Menanggapi capaian prestasi itu, Bupati Darmin mengaku bangga dan Ia berjanji akan terus mengajak para pejabat bersama seluruh aparatur pemerintah agar bisa menjadi contoh dalam membayar pajak,. Sehingga dengan demikian kata Bupati Darmin, masyarakat akan termotivasi serta dgn kesadaran untuk memenuhi kewajibannya selaku wajib pajak yg baik. Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah Drs. H. Longki Djanggola, M. Si dalam sambutannya antara lain mengatakan bahwa penandatanganan perjanjian kerjasama saat ini mempunyai makna yang sangat strategis karena ini merupakan salah satu pilar pembangunan yang sangat penting dan untuk mencapainya dibutuhkan kerjasama dari semua pihak termasuk pemerintah untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya pajak. Acara ini diakhiri dengan penandatanganan kerja sama pemenuhan kewajiban perpajakan antara Kanwil DJP Suluttenggo/Malut dan Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. (AS)

KOMENTAR