Poso, PPID – Wakil Bupati Poso menghadiri Rapat Paripurna DPRD yang dilaksanakan di Banua Mpogombo Siwagilemba Gedung DPRD Kabupaten Poso didampingi oleh Ketua dan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Poso. Dihadiri para anggota DPRD Kabupaten Poso, Sekretaris Daerah Kabupaten Poso, Sekretaris Dewan, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, Rektor Unsimar, Kajari Kabupaten Poso, mewakili Danyon 714 SM, Kepala OPD Lingkup Pemda Kabupaten Poso, Staf Ahli DPRD Kabupaten Poso, Camat dan Lurah serta para kepala BUMN dan BUMD juga para tamu undangan.(14-01-2019)

Agenda Kegiatan Meliputi:

  1. Penyampaian penjelasan DPRD terhadap Rancangan Perda Inisiatif tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan Kepada Daerah dan Lingkungan. Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Poso, Darma Gideon Mondolu, SH menyampaikan bahwa dokumen rancangan telah memenuhi kriteria persyaratan dalam pemenuhan suatu Rancangan Perda sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pembentukan Rancangan Perda tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan Kepada Daerah dan Lingkungan tersimpul makna dan harapan bahwa rancangan ini akan mudah dipahami, aplikatif (efektif & efisien), Partisipatif dan Respinsif dalam pemahaman bahwa Ranperda ini nantinya dapat dioperasionalkan dan dapat menjawab permasalahan hukum serta mampu memproyeksikan dinamika perkembangan daerah dan masyarakat kedepannya.

Tujuan pembentukan Ranperda: a. Terwujudnya batasan yang jelas tentang tanggungjawab sosial termasuk lingkungan perusahaan dengan program Pemda, b. Terintegrasinya penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan program Pemda, c. Terwujudnya sinkronisasi dan peningkatan kerjasama pembangunan antara daerah dan dunia usaha, d. Terarahnya penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh perusahaan, e. Terwujudnya keterkaitan dengan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program tentang tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan di daerah., f. Terpenuhinya penyelenggaraan tanggungjawab perusahaan sesuai dengan Perundang-undangan, g. Terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan secara terpadu dan berdaya guna, h. Melindungi perusahaan agar terlindungi dari punggutan liar, i. Meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan pengoptimalan dampak positif terhadap keberadaan perusahaan, dan j. Terprogramnya rencana Pemda untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan tanggungjawab sosial dan lingkungan dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan pelayanan

  1. Penyampaian Bupati Poso terhadap 2 (dua) Rancangan Perda Kabupaten Poso: Ranperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, dan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata yang disampaikan oleh Wakil Bupati Poso Ir. Samsuri, M. Si. Kurun 3 tahun masa tugas, kami telah bersama-sama melaksanakan tugas dan kewajiban memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Walaupun masih ada kelemahan dan kekurangan yang patut diperbaiki. Sejalan dengan perkembangan peradaban modern, pertumbuhan penduduk, serta aktifitas masyarakat terdapat potensi bencana yang harus diantisipasi bersama. Potensi bencana tersebut, salah satunya adalah kebakaran. Baik oleh aktifitas masyarakat maupun karena faktor alam. Kebakaran merupakan bentuk bencana yang dapat menimbulkan kerugian, karena dapat menghilangkan harta benda, bahkan nyawa manusia.
Baca Juga :  Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran Calon Sekretaris Daerah Kabupaten Poso

Upaya pencegahan kebakaran dapat dilakukan dengan meminimalisir potensinya. Tugas bersama. Masyarakat disamping harus menjaga agar terhindar dari bencana kebakaran, juga harus cepat memberikan informasi kepada Petugas Pemadam apabila terjadi Kebakaran, sehingga dapat ditindaklanjuti secara tepat. UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat lingkup kewenangan pemerintah kabupaten/kota kaitannya dengan pembagian Urusan Pemerintahan konkuren yakni Pelayanan Dasar Bidang Ketentram dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, yang meliputi: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; serta sosial. Kewajiban Pemda dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, dilaksanakan oleh OPD yang membidangi urusan kebakaran, sedangkan peran aktif masyarakat adalah melalui kewajiban pemeriksaaan atau pengujian setiap alat pemadam, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat. Dengan mekanisme ini diharapkan terjadi sinergitas antara Pemda dengan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. Secara kontekstual, Kabupaten Poso sebagai salah satu Daerah yang relatif tua di Provinsi Sulawesi Tengah, dengan estimasi jumlah penduduk berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017, penduduk Kabupaten Poso mencapai 235.567 Jiwa. Pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, memerlukan upaya pengadaan sarana dan prasarana. Seperti: alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa. Hal ini sejalan dengan rencana strategis kebijakan pembangunan Kabupaten Poso yang dituangkan dalam visi dan misi Kabupaten Poso Tahun 2016-2021.

Baca Juga :  Asisten Surveyor Kadaster Berlisensi di Kabupaten Poso

Perda tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata, berdasarkan amanat UU No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, menyebutkan bahwa Daerah Kabupaten menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan dengan Perda sebagai pedoman. Hakekat dari Ranperda ini selain untuk mempercepat pembangunan bidang kepariwisataan juga sebagai pedoman dalam pelibatan masyarakat, sehingga sektor pariwisata menjadi nyata dapat mensejahterakan masyarakat, daerah dan pelaku industri pariwisata. Peraturan Pengelolaan pariwisata menjadi penting karena Kabupaten Poso memiliki Perda tentang pelayanan publik, agar arah pembangunan kepariwisataan selaras dengan kebijakan Nasional. Kekuatan sektor pariwisata terletak pada kualitas layanan, sehingga Perda ini secara langsung dapat meningkatkan kualitas dan secara otomatis dapat digunakan untuk pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik. Sesuai amanat Peraturan Perundang-undangan tersebut maka Pemerintah Daerah dalam rangka mensinergikan Rencana Pembangunan

Baca Juga :  Koordinasi Rencana Kunjungan Wakil Presiden RI di Poso

Kepariwisataan menyusun Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) sebagai pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian Pembangunan Kepariwisataan di tingkat Kabupaten yang berisi Visi, Misi, tujuan, kebijakan, Strategi, rencana dan program yang akan dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan. Setelah melalui langkah-langkah dan tahapan yang harus dilakukan sesuai peraturan yang berlaku untuk sistimatikanya, maka telah disusun Rencana Induk Pengembangan Pariwisata berdasarkan alur penyusunan yang diatur dalam BAB. IV Peraturan Menteri Pariwisata No. 10 tahun 2016 tentang Proses Penyusunan RIPPARKAB, sehingga tahap terakhir setelah penyusunan RIPPARKAB yaitu dengan menetapkannya melalui Perda.

Demikian Penjelasan terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan Pemda kepada DPRD Kabupaten Poso, agar dapat dibahas pada tingkat selanjutnya dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Tuhan Yang Maha Esa akan memberkati segala upaya kita dalam membangun daerah yang kita banggakan bersama Bumi Sintuwu Maroso Poso. (BP)

KOMENTAR