Poso, PPID – Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Poso Tahun Anggaran 2018 disampaikan oleh Wakil Bupati Poso Ir. Samsuri, M. Si di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Poso, Rabu 20 Maret 2019. Di hadapan anggota legislatif, Wabup Samsuri yang didampingi sejumlah Pimpinan OPD dan para Staf Ahli melaporkan bahwa berdasarkan struktur keuangan daerah yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan tahun 2018 dengan target PAD sebesar Rp 1.322.194.366.530,00 telah terealiasi sebesar Rp 1.281.010.637.152,79 atau sekitar 96,89%.

Realisasi dana perimbangan sampai dengan akhir tahun anggaran 2018 mencapai 99,09% dari target APBD perubahan tahun 2018 dimana kinerja penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Poso yang diukur melalui pencapaian sasaran RKPD Kabupaten Poso tahun 2018 secara makro salah satunya adalah penurunan angka kemiskinan 0,45% dari 17,16% menjadi 16,71% pada akhir tahun 2018.

Wabup Samsuri juga melaporkan bahwa indeks pembangunan manusia (IPM) mengalami peningkatan 3 terakhir sebesar 68,13 ; 68,83 ; dan 69,78 serta merupakan peringkat ke-3 dari 13 kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah. Realisasi capaian kinerja bidang pendidikan, pada tahun 2018 untuk program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun berada pada nilai baik yaitu rata-rata 90% dari target yang ditetapkan.

Baca Juga :  Kejar Target KTP-Elektronik dan Akta Kelahiran, Bupati Perintahkan Lakukan Terobosan dan Kerja Cepat

Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk SD/MI 98,17% dan SMP/MTs 91,76% secara relatif memperlihatkan kondisi baik jika dibandingkan tahun sebelumnya, demikian pula halnya dengan presentase angka kelulusan sekolah dimana realisasi angka kelulusan sekolah pada tahun 2018 SD/MI sebesar 99,66% dan SMP/MTS sebesar 98,39%. Pemerintah Kabupaten Poso menjamin ketersediaan tempat belajar yang memadai untuk dapat memberikan pelayanan pendidikan yang baik kepada masyarakat dimana selama tahun 2018 Pemerintah Daerah Kabupaten Poso telah merahabilitasi berat 141 unit sekolah yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten Poso.

Masih dalam laporannya Wabup Samsuri mengatakan bahwa Pemerintah telah mensertifikasi 1.726 guru/pendidik dari 2.24 guru/pendidik yang tersebar di daerah Kabupaten Poso sehingga terjadi peningkatan guru/pendidik yang bersertifikasi sebanyak 69 guru/pendidik dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan di bidang kesehatan pemerintah daerah Kabupaten Poso pada tahun 2018 telah melakukan upaya untuk mengurangi balita yang mengalami kekurangan gizi dimana dari 27 kasus di tahun 2017 menjadi 15 kasus yang terjadi di tahun 2018.

Untuk pelayanan kesehatan gratis bagi rakyat miskin mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu dari 1.768 orang tahun 2017 menurun menjadi 34.327 orang di tahun 2018. Hal ini menunjukkan terjadi penurunan penduduk miskin yang menggunakan SKTM untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis. Capaian program kegiatan infrastruktur secara garis besar panjang jalan dengan kondisi baik pada tahun 2018 jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2017 terjadi peningkatan yang cukup signifikan dimana jalan rusak berat berkurang dari 3,45 km menjadi 90,8 km dan jalan rusak ringan berkurang dari 30,5 km  menjadi 118,82 km.

Baca Juga :  Pembukaan Seminar Laporan Antara Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (RIPPARKAB) Poso

Selanjutnya di bidang perekonomian dan koperasi dimana jumlah koperasi aktif yang ada di Kabupaten Poso pada tahun 2018 meningkat sebesar 2,02% yaitu dari jumlah koperasi tahun 2017 sebanyak 220 unit menjadi 228 unit di tahun 2018. Demikian halnya dengan target jumlah usaha mikro yang ditetapkan tahun 2018 sebanyak 8.163 unit dengan realisasi sebanyak 8.368 unit atau naik sebesar 2,51%, hal ini tentunya berhubungan dengan situasi yang relatif lebih kondusif atau iklim usaha yang lebih baik bagi pengembangan usaha mikro di Kabupaten Poso.

Wabup Samsuri juga menambahkan bahwa jumlah usaha kecil pada tahun 2018 sebanyak 4.029 unit atau bertambah dibanding tahun 2017 yaitu sebanyak 3.200 unit, sama halnya dengan usaha mikro, pengembangan usaha kecil juga tentunya dipengaruhi oleh iklim usaha yang semakin kondusif di Kabupaten Poso. Beberapa program prioritas dan unggulan juga sudah mulai dilaksanakan sesuai target yang telah dicanangkan antara lain Wabup Samsuri melaporkan bahwa di bidang infrastruktur Pemerintah telah memulai melaksanakan pembangunan sesuai dengan perencanaan teknis untuk jalan dan jembatan Kayamanya Bonesompe, demikian juga untuk kegiatan Lore terhubung telah dilakukan perencanaan kerjasama dengan Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu terutama untuk mendapatkan izin pakai akses jalan Doda-Lelio dan telah disetujui dengan telah dirubahnya zonasi kawasan Taman Nasional Lore Lindu.

Baca Juga :  Bantuan Hibah Sistem Pengadaan Air Minum di Kabupaten Poso

Di akhir sambutannya Wabup Samsuri menginstruksikan kepada seluruh Pimpinan OPD untuk tidak meninggalkan tempat tugas tanpa diizinkan Bupati maupun Wabup selama proses pembahasan LKPJ melainkan secara proaktif berkoordinasi dengan mitra kerjanya di DPRD terutama dalam pembahasan di tingkat komisi. Ia juga berterima kasih kepada semua pihak dimulai dari pimpinan dan anggota DPRD ; TNI/Polri bersama tokoh-tokoh dan segenap lapisan masyarakat yang selama ini telah mendukung pemerintah daerah untuk mewujudkan Poso “Cerdas” serta bekerja sama dalam menjaga serta mempertahankan situasi Kabupaten Poso yang kondusif sehingga pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lancar, tertib dan aman.

Rapat Paripurna ditutup setelah penyerahan dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Poso Tahun anggaran 2018 dari Wakil Bupati Poso kepada Pimpinan Dewan. (GP)

KOMENTAR