Poso, PPID – Apel bersama setiap hari Senin dirangkaikan dengan Hari Tuberkukosis dan Pendengaran Sedunia tahun 2019, dilaksanakan dihalaman Kantor Bupati Poso. Diikuti oleh seluruh OPD Lingkup Pemda Kabupaten Poso dan yang menjadi pemimpin apel adalah Sekretaris Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah Kabupatn Poso. Sambutan Menteri Kesehatan RI Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M.(K) pada Hari Tuberkulosis sedunia dan Hari Pendengaran tahun 2019 (25/3/19) yang disampaikan oleh Wakil Bupati Poso Ir. Samsuri, M. Si menyatakan bahwa Tuberkulosis masih merupakan masalah Kesehatan di Dunia.

Pada sidang Majelis Umum PBB pada 26-27 September 2018 seluruh anggota PBB termasuk Indonesia sepakat untuk mencapai eliminasi Tuberkulosis di dunia pada tahun 2030. Di Indonesia, ada sekitar 842.000 kasus baru Tuberkulosis setiap tahun, dari jumlah ini baru setengahnya saja yang ditemukan dan di obati. Dampak sosial ekonomi TBC juga besar, diperkirakan terjadi 13 kematian per jamnya akibat TBC, data dari Bappenas tahun 2014 menunjukan 53% dari penderita TBC resistan obat akan mengalami kehilangan pekerjaan. Pemerintah bersama seluruh masyarakat telah melakukan berbagai upaya untuk menemukan dan mengobati semua pasien Tuberkulosis yang ada di Indonesia.

Hari Tuberkulosis sedunia (HTBS) diperingati setiap tanggah 24 Maret. Tema global HTBS tahun ini adalah It’s Time dan tema Nasional yang dipilih adalah Saatnya Indonesia Bebas TBC, Mulai Dari Saya. Tema Nasional ini dipilih untuk menggerakkan seluruh lapisan masyarakat dan segenap komponen bangsa untuk bersama-sama membebaskan Indonesia dari penyakit Tuberkulosis. Setiap orang perlu memeriksa secara dini bila menunjukkan gejala Tuberkulosis agar segera dapat diobati sampai sembuh. Dengan demikian kelak tidak ada lagi sumber penularan penyakit Tuberkulosis dikalangan masyarakat kita. Salah satu gerakan terobosan yang dikakukan adalah gerakan temukan Tuberkulosis obati sampai sembuh atau TOSS-TB, yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan dimaksudkan agar eliminasi Tuberkulosis dapat tercapai di Indonesia sebelum tahun 2030. Tahun 2019, telah dilaksanakan penemuan terduga penderita TBC dengan target satu juta orang.

Baca Juga :  Tindak Lanjut Pembangunan Rumah Sakit Sinar Kasih Tentena

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) ada 466 juta penduduk dunia mengalami gangguan pendengaran dan 34 juta diantara adalah anak-anak. Selain itu, diperkirakan ada 1,1 miliar anak muda yang berusia 12-35 tahun dan beresiko mengalami gangguan pendengaran. Resiko ini muncul akibat paparan kebisingan, sedangkan di Indonesia data riskesdas tahun 2013, menunjukkan bahwa pada penduduk Indonesia usia 5 tahun ke atas ada sebesar 2,6% yang mengalami gangguan pendengaran. Artinya ada 2 sampai 3 orang dari 100 orang mengalami gangguan pendengaran. Untuk mengatasi masalah ini, melalui tema Hari Pendengaran tahun 2019 ini “Periksa Kesehatan Telinga Untuk Pendengaran Sehat” Pemerintah bersama masyarakat melakukan berbagai upaya untuk mencegah gangguan pendengaran dan ketulian melalui: Perlindungan Terhadap Kebisingan, Deteksi Dini dan Penanganan Infeksi Telinga, Skrinning atau Deteksi Dini Ketulian pada Bayi Baru Lahir, Anak Usia Sekolah, dan diatas 50 tahun, serta menyediakan dukungan layanan rehabilitasi untuk penggunaan alat bantu dengar yang berkesinambungan. Kami bersyukur dan sangat berterima kasih atas dukungan Bapak Presiden beserta seluruh jajaran Pemerintah di Pusat dan Daerah, TNI, serta dukungan seluruh lapisan masyarakat bagi keberhasilan pembangunan Kesehatan di seluruh Indonesia. Dukungan ini tetap diberlakukan di masa mendatang agar tujuan pembangunan Kesehatan, sebagai bagian dari Pembangunan Nasional, untuk mewujudkan derajat Kesehatan Masyarakat yang setinggi-tingginya dapat segera tercapai.

Baca Juga :  Keseriusan Pemerintahan Darmin-Samsuri Dalam Mengemban Amanah

Wakil Bupati Poso menambahkan, Kabupaten Poso mendapatkan perhatian oleh Bapenas untuk menampilkan hasil Musrembang dengan sistem on line. Laporan akuntabilitas Pemerintah Daerah, mengharuskan konsisten terhadap Perencanaan Daerah. Dalam rangka menertibkan aset daerah, telah mengalami banyak kemajuan dan diharapkan dengan hal ini akan mendapatkan WTP. Sistem untuk perekrutan jabatan, Kab. Poso selalu mengikuti aturan yang berlaku dan mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Kabupaten Poso merupakan yang terbaik dalam proses perekrutan jabatan. Ada korelasi antara konsistensi terhadap Visi dan Misi Pemda. Hal ini bisa tercapai karena kita semua mendukung dan memahami. Masih terdapat kekurangan yang harus terus dievaluasi demi perbaikan ke depan. Contohnya saat ini meskipun telah ada perkembangan, dalam apel bersama setiap Senin, namun masih ada ASN yang belum hadir memenuhi tanggungjawabnya.

Baca Juga :  Pengambilan Sumpah Bidan Se-Kabupaten Poso

Menurut BPK jika ada ASN yang terkena masalah hukum dan sudah memiliki dasar penahanan, maka yang bersangkutan hanya di bayarkan gajinya sebesar 50% atau tidak dibayarkan sama sekali. Terdapat ASN yang harus mengembalikan gajinya dikarenakan sudah tersangkut masalah hukum namun belum terbayar karena yang bersangkutan terlilit masalah keuangan.

Demikian juga terhadap ASN yang sedang tugas belajar, tugas-tugas kita sangat banyak dan perlu perhatian serius untuk segera menyelesaikannya. Para pimpinan OPD harus terus melihat apa yang kurang untuk dibenahi, agar hasil pertemuan komisi nanti bisa berjalan baik. Jadwal perencanaan tetap dilaksanakan dalam beberapa hari ke depan, agar sinkronisasinya lebih mendetail pada saat pertemuan musyawarah. Dana-dana yang lain masih dapat kita peroleh melalui sistem yang ada, sehingga bagian program harus terus berkonsultasi dengan pihak Bapelitbangda. Diharapkan bagi semua OPD untuk patuh terhadap pengawasan yang dilakukan dan menjalankan aturan dengan sebaik-baiknya. Kita sebagai ASN harus memberikan contoh kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat berbuat apa yang baik sesuai dengan yang dilihatnya. (BP)

KOMENTAR