Poso, PPID – Permasalahan keamanan pangan atau potensi resiko dapat terjadi di setiap mata rantai pangan, sehingga upaya agar pangan tetap aman dan bermutu hendaknya dilakukan secara komprehensif dan terus menerus. Pemerintah menilai perlu adanya upaya yang menyentuh strata ini sehingga pangan yang aman, bermutu dan bergizi menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat.

Dalam laporan yang dibacakan oleh Panitia Penyelenggara Kegiatan Advokasi Kelembagaan Desa Tingkat Kabupaten Poso menyampaikan bahwa pada tahun 2013 data kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan yang dihimpun Badan POM RI menunjukkan ada 48 kejadian keracunan pangan di masyarakat. Dimana urutan pangan yang diduga menyebabkan keracunan pangan adalah 48% masakan rumah tangga, 17% pangan jasaboga, 17% pangan jajanan, 15% pangan olahan dan 4% tidak diketahui penyebabnya.

Wabup Samsuri : Program ini sebagai bentuk penegasan bahwa salah satu bukti nyata pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat, doc by Gita

Kegiatan advokasi yang diselenggarakan di Hotel Ancyra pada Rabu 27 Maret 2019 oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Palu ini bertujuan untuk menegaskan sekaligus mengarahkan peran dan keterlibatan pemerintah dan stakeholder dalam membudayakan praktek keamanan pangan di komunitas desa. Selain itu kegiatan ini juga bertujuan untuk menumbuhkan peran, komitmen serta dukungan Pemerintah Daerah dan berbagai stakeholder dalam membudayakan penerapan keamanan pangan di desa yang diarahkan kepada kebutuhan fasilitas yang lebih mendukung berkembangnya awareness keamanan pangan desa secara berkelanjutan.

Baca Juga :  Cerdas Dalam Literasi Digital Untuk Meningkatkan Ekonomi di Bumi Sintuwu Maroso

Melalui Program Gerakan Keamanan Pangan Desa Tahun 2019 ini BPOM Palu bekerja sama dengan Pemerintah Daerah menghadirkan dinas-dinas terkait seperti Dinas Kesehatan, Pendidikan, Bappelitbangda, KUMDAG (Koperasi, UMKM dan Perdagangan), Sosial, Pemuda Olahraga, Pariwisata, P3A (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), Ketahanan Pangan, Perikanan dan Kelautan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala-Kepala Desa serta Kader Keamanan Pangan Desa. Dalam sambutannya Wakil Bupati Poso Ir. Samsuri, M.Si mengatakan bahwa Pemerintah Daerah concern terhadap masalah  ini sehingga program keamanan pangan perlu diterapkan untuk melindungi masyarakat dari foodborne disease atau penyakit yang disebabkan karena mengkonsumsi makanan atau minuman yang tercemar.

Kegiatan advokasi ini diselenggarakan di Hotel Ancyra, Rabu 27 Maret 2019, doc by Gita

Oleh karenanya Ia menambahkan bahwa program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) ini harus terus dievaluasi untuk mengetahui efektifitas metode penyampaian materi keamanan pangan dan pentingnya peran pemimpin desa dalam keberhasilan program. Dalam mewujudkan visi misi pemerintahan Darmin-Samsuri yakni salah satunya meningkatkan pemerataan dan pelayanan pendidikan maupun kesehatan yang berkeadilan yang berbasis nilai-nilai agama, sosial dan kearifan lokal maka gerakan ini merupakan program edukasi yang bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat desa mengikuti pesan lima kunci keamanan pangan yaitu : menjaga kebersihan ; memisahkan pangan mentah dari pangan matang ; memasak dengan benar ; menjaga pangan pada suhu yang aman serta menggunakan air dan bahan baku yang aman.

Baca Juga :  Menjadi Pemimpin Bagi Semua Umat, Pekan Silaturrahmi Majelis Ta'lim Lore Bersatu

Menurut Wabup Samsuri bahwa program ini dilaksanakan dengan salah satu unsur strategis yakni dalam bentuk gerakan desa yang berarti melibatkan unsur pemerintahan terkecil sesuai dengan nawacita presiden. Ia juga menambahkan bahwa program ini sekali lagi sebagai bentuk penegasan bahwa salah satu bukti nyata pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat sehingga perlu didukung sepenuhnya agar semua program demi kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi.

Mewujudkan tertib administrasi kependudukan guna memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum, doc by Gita

Setelah membuka kegiatan Advokasi ini Wabup Samsuri kembali melanjutkan tugasnya dengan bertolak ke Kantor Urusan Agama di Kelurahan Mapane Kecamatan Poso Pesisir untuk kegiatan Pembukaan Pelaksanaan Sidang Isbat Nikah Terpadu. Dalam keperhatinan Pemerintah Daerah terhadap masyarakat Kabupaten Poso yang memiliki masalah terkait dengan masalah administrasi tentang perkawinan yang sah di mata hukum, maka atas kerja sama dengan Pengadilan Agama Poso serta Kantor Kementrian Agama Kabupaten Poso dilaksanakanlah sidang isbat nikah terpadu ini dengan jumlah pasangan yang akan disahkan sebanyak 28 pasangan.

Pengesahan perkawinan atau isbat nikah ini juga diajukan dengan alasan-alasan seperti hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, perkawinan dibawah tangan, tidak mempunyai biaya untuk mencatatkan pernikahan di KUA, dan juga karena tidak mengetahui bahwa sebuah pernikahan yang harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini tentunya akan mempersulit masyarakat itu sendiri karena dengan tidak dicatatnya pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA), maka nantinya masyarakat akan kesulitan ketika akan mengajukan keperluan administrasi seperti pembuatan akta cerai anak, pendaftaran ibadah haji, pencairan dana pensiun PT Taspen, penetapan ahli waris, dan keperluan lainnya.

Baca Juga :  Poso Cerdas menuju Adipura
Sidang isbat nikah terpadu dengan jumlah pasangan yang akan disahkan sebanyak 28 pasangan, doc by Gita

Oleh karenanya Wabup Samsuri dalam arahannya mengatakan bahwa kegiatan ini memberikan manfaat kepada masyarakat dengan pemberian kepastian hukum atau principle of legal security dan rechtszekerheid dimana lewat kepastian hukum mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Sehingga ke depannya dengan adanya kepastian hukum (rechtszekerheid) lewat pelaksanaan sidang isbat ini nantinya akan diperoleh jaminan bagi anggota masyarakat, bahwa semuanya akan diperlakukan oleh negara/penguasa berdasarkan peraturan hukum, tidak dengan sewenang-wenang. 

Pelaksanaan sidang Isbat ini juga sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam menyelesaikan masalah pernikahan yang menyangkut kepentingan orang banyak dan lanjut menurut Wabup Samsuri bahwa pelaksanaan Pelayanan Terpadu Isbat Nikah ini juga bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan guna memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh masyarakat Poso.

Tim Ahli dan Direktorat Haki untuk penilaian indikator geografis Sidat Marmorata yang berkunjung ke central promosi, pemasaran dan produk hasil olahan perikanan Kabupaten Poso, doc by Gita

Setelah mengikuti kegiatan di Poso Pesisir Wabup Samsuri menerima kedatangan Tim Ahli dan Direktorat Haki untuk penilaian indikator geografis Sidat Marmorata yang berkunjung ke central promosi, pemasaran dan produk hasil olahan perikanan Kabupaten Poso. Dalam rangka promosi akan potensi-potensi kekayaan yang ada di Kabupaten Poso, Pemerintahan Darmin-Samsuri selalu mengupayakan usaha untuk me-manage SDA yang ada di Kabupaten Poso agar dapat diolah dengan baik untuk kegiatan ekonomi daerah.

Karena menurut Wabup Samsuri bahwa kekayaan alam saja tidak menjamin kesejahteraan para penduduknya namun juga diperlukan pemanfaatan yang baik dalam pengelolaannya sehingga dapat membantu roda perputaran ekonomi di Kabupaten Poso. (GP)

KOMENTAR