Poso, PPID – Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah menyerahkan Hasil Pemeriksaan Terinci Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2018 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Poso yang diterima langsung oleh Bupati Poso Kolonel Marinir (Purn) Darmin Agustinus Sigilipu di Ruang Kerja Bupati Poso, Jumat pagi 3 Mei 2019. Didampingi Sekretaris Daerah, Inspektur Inspektorat, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah serta Kepala Bagian Humas dan Protokoler Setdakab Poso, Bupati Darmin menerima kedatangan BPK Perwakilan Provinsi Sulteng yang diketuai oleh Abi Teguh Kurniawan yang beranggotakan Fernandez S.H. Simaremare, Aulia Santri dan Sarintan Pratiwi Usman.

Dalam upaya peningkatan kualitas LKPD, Pemerintah Daerah selalu mengusahakan untuk memenuhi setiap persyaratan atau ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan seperti larangan bagi SKPD untuk melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD. Hal yang sama juga diterapkan oleh Pemerintah Daerah dimana pada pelaksanaan belanja daerah didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga :  Safari Natal Hari Ke-III, Mendukung Program PTSL - Bupati Bagikan Sertipikat

Bupati Darmin mengatakan bahwa Pemerintah Daerah terus berupaya untuk mengikuti setiap prosedur yang berlaku dengan tetap menjaga serta mensosialisasikan asas umum pengelolaan keuangan daerah kepada aparatur, pengelola keuangan serta pihak-pihak terkait lainnya. Dalam penerapan keseriusan Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan keuangan juga terlihat dalam laporan Kaban Keuangan dan Aset Daerah yang mengatakan bahwa persentase kepatuhan para pimpinan OPD saat ini untuk melaporkan Inventarisasi Aset, Capaian PAD, serta laporan-laporan keuangan lainnya sebesar 95%.

Selain itu juga melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) telah menggelar beberapa sosialisasi-sosialisasi baik itu dalam pengelolaan keuangan maupun juga bimbingan-bimbingan teknis tentang penggunaan aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah (BMD) yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemda poso khususnya pada pengelolaan barang milik daerah yang kerap menjadi hambatan dalam meraih WTP. Ketua Tim Abi Teguh Kurniawan mengatakan bahwa adapun prinsip dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah bersifat akuntabilitas dan transparan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sendiri merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak pelaksanaan 10 anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dalam upaya Pemerintah yang ingin meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah lewat perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan oleh BPK.

Baca Juga :  Aparatur Desa Yang Cerdas, adalah Harapan Seluruh Masyarakat

Sehingga ditempuh usaha yang melibatkan semua unsur pemerintahan dengan meningkatkan kualitas reviu atas laporan keuangan yang dilakukan oleh APIP sebagai fungsi konsultasi dan jaminan mutu. Berdasarkan jumlah 1.366 rekomendasi temuan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) tahun 2019 sampai dengan 2018 diperoleh peningkatan penyelesaian temuan dengan status sesuai 619 rekomendasi dan dalam proses 418 rekomendasi.

Memang sejak mantan Danyon Marinir itu menjadi orang no 1 di Poso, upaya penataan sistem administrasi keuangan dan penertiban aset daerah menjadi prioritas yang harus segera dituntaskan, selain pembangunan infrastruktur, kebersihan kota guna mewujudkan Poso Kota Cerdas terus mendapat perhatian serius duet pimpinan Darmin-Samsuri, sekaligus ini sebagai langkah nyata untuk memberikan yang terbaik bagi Tana Poso.

Baca Juga :  Penegakan Disiplin Terhadap ASN di Kabupaten Poso ala DAS

Di akhir pertemuan, sebelum menerima Hasil Pemeriksaan, Bupati Darmin mengucapkan terima kasih banyak kepada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah yang telah melakukan tugasnya dengan baik serta membimbing dan juga memberikan saran-saran membangun terhadap LKPD Kabupaten Poso. Kerjasama, koordinasi serta hubungan yang baik dibangun Pemerintah Darmin-Samsuri dengan BPK Perwakilan Provinsi Sulteng demi mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang bebas korupsi dan kolusi dengan harapan dapat memperkokoh landasan pelaksanaan otonomi daerah. (GP)

KOMENTAR