Poso, PPID – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Poso dalam rangka Penyampaian Laporan Panitia Khusus I, II dan III membahas 3 (tiga) Ranperda Kabupaten Poso bertempat di Banua Mpogombo Siwagi Lemba DPRD Kabupaten Poso, Rabu 22 Mei 2019. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Poso Suharto Kandar ini mengagendakan laporan tentang Perkembangan Pembahasan Ranperda Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) oleh Perusahaan ; Ranperda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan dan Ranperda Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

Dalam Laporan Pansus I yang diketuai oleh Iskandar Lamuka melaporkan bahwa Pansus ini telah melakukan pembahasan baik melalui Rapat Interna; sebanyak 2 kali rapat dan Rapat bersama pihak terkait seperti Eksekutif, Perbankan, PT. Perseroan (PLN, Pertamina dan Telkom). Dimana dalam mengkaji Ranperda ini, Pansus I telah melakukan konsultasi ke Kementrian Lingkungan Hidup dan kehutanan serta Kunjungan Kerja ke berbagai Instansi terkait diantaranya Forum TJSL di Palu dan Kunjungan Kerja ke PT. Poso Energy di Tentena, Bogor dan PT. Sawit Jaya serta Studi Banding ke DPRD dan Dinas DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur.

Baca Juga :  Bupati Serahkan Hasil Pekerjaan PAMSIMAS III Tahun 2017

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Poso dalam rangka Penyampaian Laporan Panitia Khusus I, II dan III membahas 3 (tiga) Ranperda Kabupaten Poso , doc by Octo

Hasilnya pembahasan ranperda ini akan dilanjutkan pada masa siding berikutnya serta masih memerlukan kajian, referensi dan comparasi atau perbandingan terkait dengan Kelembagaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan agar ranperda ini ketika ditetapkan dapat benar-benar dilaksanakan dengan baik. Hal ini dikarenakan Pansus I banyak menerima masukan bahwa ranperda ini perlu dikaji lebih mendalam lagi mengingat perda ini akan berdampak langsung pada pengusaha dan masyarakat di sekitar perusahaan sehingga tidak merugikan kedua belah pihak.

Sementara itu Pansus II yang dilaporkan oleh Yus Ama selaku Sekretaris Pansus II mengatakan bahwa Pansus II menerima dan setuju akan Ranperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan dengan catatan diperlukan kerjasama dan koordinasi antar OPD Teknis terkait untuk membangun secara terpadu Daerah Tujuan Wisata (DTW). Hal ini bertujuan agar pembangunan di Kabupaten Poso dapat terintegrasi dan terarah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing OPD.

Baca Juga :  Upacara Bendera Dalam Rangka Peringatan HUT Propinsi Sulawesi Tengah Ke- 54 Tahun 2018

Pansus II yang dilaporkan oleh Yus Ama selaku Sekretaris Pansus II mengatakan bahwa Pansus II menerima dan setuju, doc by Octo

Sedangkan Sekretaris Pansus III Mariones Biralino, S.Pd, M.Th dalam laporan Pansus III tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran mengatakan bahwa Pansus III menerima dan menyetujui ranperda tersebut. Dengan catatan agar dalam menetapkan Perda ini nantinya agar segera dibuat Perbup untuk menjabarkan secara teknis pelaksanaan beberapa pasal yang termasuk di dalamnya.

Selain itu Pansus III juga menghimbau agar dalam perumusan materi Perbup benar-benar bersinergi atau tidak menyimpang dari jiwa dan semangat yang diamanatkan dalam pasal-pasal dari ketentuan Perda tersebut. Sementara itu Wakil Bupati Poso Ir. Samsuri, M.Si dalam sambutannya menyampaikan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Poso yang telah mencurahkan tenaga, waktu serta pemikiran dalam menjalankan rangkaian sidang.

Baca Juga :  Tanam Kepala Kerbau Sebagai Penguatan Secara Adat Pada Peresmian Pintu Gerbang Perbatasan Poso-Sigi
Wakil Bupati Poso Ir. Samsuri, M.Si, doc by Octo

“Kami berharap segala masukan dan saran masyarakat yang disampaikan selama masa reses penutupan masa sidang pertama dapat menjadi masukan berharga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam membangun daerah yang diakomodir dalam program dan kegiatan Pemda” harap Wabup Samsuri. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kedudukan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki fungsi legislasi yang diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah bersama-sama bupati.

Sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, Kepala Daerah dan DPRD yang diamanahkan sebagai organ yang berwenang membentuk Perda bekerjasama dalam menghasilkan produk hukum sehingga diharapkan produk hukum yang dikeluarkan dapat menjadi landasan bagi penyelenggaraan roda pemerintahan di daerah berupa peraturan daerah (Perda). Yang tentunya peraturan perundang-undangan tersebut berkarakter akomodatif terhadap tuntutan, kebutuhan dan perkembangan-perkembangan masyarakat dalam rangka mewujudkan Kabupaten Poso yang demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan hukum. (GP)

KOMENTAR