Poso, PPID –Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) merupakan sistem yang terintegrasi dari sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan dimana setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

Penyelengaraan SAKIP merupakan amanah dari Perpres RI Nomor 29 Tahun 2014 yang bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah untuk dapat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan pembangunan secara baik dan benar (good governance) berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Wakil Bupati Poso Ir. Samsuri, M.Si membuka secara resmi Pra Evaluasi dan Pembimbingan Penyusunan SAKIP, doc Octo Humas

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Poso melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Poso menyelenggarakan Pra Evaluasi dan Pembimbingan Penyusunan SAKIP di Lingkungan Pemda Poso, Kamis 20 Juni 2019 bertempat di Meeting Room Bappelitbangda. Dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Poso Ir. Samsuri, M. Si, kegiatan ini diikuti oleh Pimpinan OPD, Kepala Bagian, Kasubag Perencanaan Program dan Operator yang menangani SAKIP.

Baca Juga :  Disiplin ASN Meningkat, Bukti Kekompakan Darmin - Samsuri

Kegiatan yang bertujuan untuk menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsive terhadap masyarakat dan lingkungan ini menyajikan materi yang terdiri dari SAKIP; Indikator Kinerja Utama dan Pohon Kinerja / Tabel keselarasan. Pemateri langsung berasal dari Kemenpan RB, Hatni SE, Kepala Bidang Penyiapan Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI

Kegiatan ini diikuti oleh Pimpinan OPD, Kepala Bagian, Kasubag Perencanaan Program dan Operator yang menangani SAKIP

Wabup Samsuri sebelum membuka kegiatan tersebut mengingatkan kembali kepada peserta akan keberhasilan penyelenggaraan SAKIP yang tidak terlepas dari Komitmen seluruh aparat unit kerja, tidak hanya pemangku kepentingan dan pejabat di Lingkup Pemkab Poso saja, karena menurutnya SAKIP menyangkut keberhasilan tujuan dan sasaran organisasi yang ingin dicapai.

Baca Juga :  Bupati Mengukuhkan Satgas Saber Pungli Poso

Ia juga mengatakan bahwa usaha yang dilakukan Pemda dalam pelaksanaan Implementasi SAKIP yakni membangun system pengukuran kinerja, melakukan evaluasi atas penerapan SAKIP serta memformalkan perjanjian kinerja sebagai kontrak kinerja.

Lanjutnya lagi bahwa nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP Pemkab Poso tahun 2018 adalah 53,01 atau mendapatkan predikat penilaian CC yang interpretasinya masuk dalam kategori “cukup” terjadi peningkatan apabila dibanding dengan tahun 2017. Namun hal ini belum menunjukkan hasil yang menggembirakan sehingga dengan adanya kegiatan ini Wabup Samsuri berharap adanya upaya yang benar-benar maksimal baik oleh para pelaksana dan penanggungjawab SAKIP serta para evaluator dari Inspektorat untuk dapat bersama-sama melaksanakan koordinasi serta kerjasama yang baik agar capaian kinerja SAKIP Pemkab Poso mendapat predikat BB. (GP)

KOMENTAR