Poso, PPID – Jumat 21 Juni 2019 digelar Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Poso tentang Penyampaian Laporan Komisi-Komisi terhadap Pembahasan Laporan PertanggungJawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Poso tahun 2018 bertempat di Banua Mpogombo Siwagi Lemba DPRD Kabupaten Poso. Dipimpin oleh Wakil Ketua I Suharto Kandar, sidang paripurna ini dihadiri oleh 23 anggota DPRD Kabupaten Poso, Wakil Bupati Poso Ir. Samsuri, M.Si, Sekretaris Daerah, Pimpinan OPD dan tamu undangan lainnya.

Herlina Lawodi, ST yang menyampaikan Laporan Komisi I tentang hasil pembahasasan mengatakan bahwa pada umumnya program kegiatan yang direncanakan dalam APBD TA 2018 dengan capaian serapan anggaran rata-rata di atas angka 98%. “Dari sisi kwantitas, Komisi I memberikan apresiasi terhadap kinerja Pemerintah Daerah dengan harapan setiap output dari kegiatan-kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat serta dampak bagi kemajuan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Poso” ungkap Herlina.

Baca Juga :  "Yan Edward Guluda Jabat Sekda Poso "
Jumat 21 Juni 2019, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Poso tentang Penyampaian Laporan Komisi-Komisi terhadap Pembahasan Laporan PertanggungJawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Poso tahun 2018, doc by Octo Humas

Sementara itu terkait dengan upaya pengoptimalan dan pengefektifan  pelaksanaan APBD di tahun berikutnya, Ia juga menambahkan bahwa Komisi I merekomendasikan agar peran dan fungsi Inspektorat sebagai lembaga yang diberi tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan internal Pemda agar mendapat perhatian lebih. Herlina mengatakan bahwa dalam pandangan Komisi I, penguatan terhadap Inspektorat dapat dilakukan baik dari aspek kelembagaan (Menyangkut soal sumber daya tenaga-tenaga) maupun dari aspek ketersediaan dana guna mendukung kegiatan-kegiatan pengawasan menjadi salah satu factor yang dapat memperbaiki system pengendalian internal (SPI).

Dalam Laporan Hasil Pembahasan Komisi II yang diketuai oleh Iskandar Lamuka memberikan apresiasi kepada sebagian OPD yang mampu mencapai target pendapatan daerah bahkan beberapa diantaranya terlampaui seperti Dinas Perhubungan 116,20%, Dinas Kominfo & Persandian 130,26%, Dinas Pertanian 107,51%, Badan Keuangan dan Aset Daerah (PAD 136,77%, lain-lain Pendapatan Daerah yang sah 98,74%). Sekalipun melampaui target, sesuai dengan pendalaman Komisi II yang dibacakan oleh Yus Ama mengatakan bahwa beberapa OPD masih perlu meningkatkan target pendapatan karena potensi yang dimiliki masih lebih besar jika kepala OPD memiliki kemauan yang kuat serta inovasi dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Baca Juga :  Bupati Melantik 31 Kepala Desa dan Memusnahkan E-KTP Invalid
Sidang dihadiri 23 anggota DPRD Kabupaten Poso, Wabup Samsuri, Sekda, Pimpinan OPD dan tamu undangan lainnya, doc by Octo Humas

Ia juga menambahkan bahwa terkait dengan pencapaian target pendapatan daerah dan menggali potensi pendapatan, Komisi II mendukung penyediaan dan penigkatan SDM pada Dinas Pendapatan Daerah serta OPD lain yang memiliki target pendapatan. I Ketut Suano yang membacakan Laporan Hasil Pembahasan Komisi III yang diketuai oleh Syarifudin Odjobolo menyampaikan apresiasi yang diberikan kepada OPD Bappelitbangda yang mampu melakukan pelampauan target PAD dengan realisasi pencapaian hingga 130, 77%.

Ia juga mengapresiasi atas kinerja perencanaan pembangunan daerah dengan prestasi terbaik pertama se-Provinsi Sulawesi Tengah dan terbaik ke-empat secara nasional. Dalam laporan yang Ia bacakan menerangkan bahwa Komisi III pun merekomendasi agar terus meningkatkan koordinasi dengan OPD Dinas Pendapatan dan OPD penerima target PAD untuk saling bertukar informasi untuk selanjutnya dapat melahirkan inovasi baru guna pencapaian 11% PAD dari besaran APBD tahun berkenaan.

Baca Juga :  Pelantikan Pejabat KPU Kabupaten
Sejumlah Pimpinan OPD tampak menghadiri Sidang Paripurna yang digelar di Banua Mpogombo Siwagi Lemba DPRD Poso, doc by Octo Humas

Untuk Dinas PUPR, Komisi III memberikan apresiasi yang sangat tinggi karena mampu melampaui target PAD sebesar 100,07% dengan rekomendasi agar dinas ini mampu melakukan inovasi-inovasi baru lagi untuk dapat meningkatkan PAD sehingga Kabupaten Poso sekiranya dapat meraih posisi ideal yaitu PAD sebesar 11% dari APBD tahun pelaksanaan. Wabup Samsuri yang ditemui usai Sidang Paripurna mengapresiasi atas kerjasama yang terjalin antara Eksekutif dan Legislatif dimana dalam penyelenggaraan roda pemerintahan, DPRD Kabupaten Poso selalu mengawal dan memberikan sumbang usul saran berupa rekomendasi-rekomendasi yang diberikan guna perubahan Kabupaten Poso yang lebih baik lagi.

“Kami merasa didukung sepenuhnya oleh berbagai pihak terlebih khusus dari pihak legislative yang selalu memberikan pengawasan serta menyatakan pendapatnya yang juga disertai dengan rekomendasi penyelesaian” ujar Wabup Samsuri. (GP)

KOMENTAR