Poso, PPID – Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ucapan kebencian atau ujaran kebencian (Inggris: hate speech) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek. Dalam arti hukum, hate speech adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku, pernyataan tersebut, atau korban dari tindakan tersebut.

Kebanyakan dari ujaran kebencian menggunakan forum internet dan berita untuk mempertegas sudut pandang tertentu. Dalam bahasa Inggris, pencemaran nama baik diartikan sebagai sebagai defamationlibel, dan slander yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah fitnah (defamation), fitnah lisan (slander), fitnah tertulis (libel).

Kepolisian Polisi Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Kapolri bernomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech). Surat edaran yang ditandatangani Kapolri Jenderal Badrodin Haiti pada 8 Oktober 2015, menjadi panduan dalam penanganan kasus-kasus ujaran kebencian.

Apa saja bentuk ujaran kebencian? Penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut dan penyebaran berita bohong. Aspek apa yang dipakai? Suku, agama, aliran keagamaan, kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel.

Media yang dipakai untuk mengujarkan kebencian?Orasi kampanye, spanduk, media sosial, demonstrasi, ceramah keagamaan, media massa (cetak & elektronik) dan pamflet. Aturan yang diacu pada Surat Edaran tersebut adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika, dan UU No 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Baca Juga :  Memupuk Kehangatan dan Solidaritas serta persatuan yang kokoh antar denominasi Gereja diklasis Poso Kota Bersaudara.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa siapapun tidak boleh mengobarkan rasa bencinya kepada orang lain. “Masa boleh orang menghina orang? Semua ada pasalnya di KUHP,” kata JK yang dikutip Kompas.com.

“Dengan cakupan kebencian atas dasar banyak hal, aparat kepolisian di daerah diharapkan menyatakan sikap institusional Polri yang tidak akan mentolerir berbagai provokasi yang menimbulkan kebencian,” kata Ketua Badan Pekerja SETARA Institue, Hendardi. Menurutnya lagi bahwa Polri akan selangkah lebih maju dari semula jika tidak hanya menangani kasus kekerasan saja, melainkan kini juga ikut mencegahnya. “Termasuk kemungkinan mengkriminalisasi setiap kebencian yang timbul,” katanya.

Jika seseorang menyatakan permusuhan di depan umum, terancam hukuman 4 tahun penjara (Pasal 156 KUHP). Cacian yang disebarkan lewat tulisan, ancaman penjaranya paling lama 2,5 tahun (Pasal 157 KUHP). Sedangkan pencemaran nama baik, penjara paling lama 9 bulan (Pasal 310 KUHP). Bagi penyebar fitnah, bisa dihukum penjara 4 tahun (Pasal 311 KUHP), dan pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 KUHP nomer 1-3. Hak dimaksud adalah hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu, hak memasuki Angkatan Bersenjata, dan hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Adapun penyebaran berita bohong, dapat dipenjara maksimal 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar (Pasal 28, Pasal 45 ayat (2) UU ITE No 11/2008).

Baca Juga :  Masyarakat Poso Nonton Bareng Film G 30 S/PKI

Bagian yang paling dekat dengan istilah “ujaran kebencian” adalah jika dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain, berdasarkan diskriminasi ras dan etnis. Ancaman hukumannya, penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp500 juta (Pasal 16 UU No 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis).

Sekadar catatan, isu ujaran kebencian tak bisa lepas dari isu Hak Asasi Manusia (HAM) yang jadi perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sesuai dengan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, diperlukan kondisi dimana setiap orang dapat menikmati hak-hak sipil dan politik, dan juga hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, tanpa diskriminasi.

PBB pun sepakat untuk menetapkan sebuah kovenan yang disebut dengan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik yang ditetapkan pada 16 Desember 1966. Pasal 20 ayat (2) kovenan tersebut menyatakan, “Segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum.”

Adapun Indonesia, sudah meratifikasi kovenan tersebut pada 23 Februari 2006 silam. Tidak hanya sampai di situ, pada akhir 2011 PBB kembali mengeluarkan Resolusi Nomor 66/167 tentang Perang terhadap intoleransi, stereotip negatif, stigmatisasi, diskriminasi, hasutan yang mengakibatkan kekerasan, dan kekerasan terhadap orang atas dasar agama/kepercayaan.

Penggunaan sosial media tak semestinya dapat berujung pada penghinaan atau pelecehan terhadap orang lain. Selain itu seiring berkembangnya waktu kini muncul perilaku cyberbullying dimana orang lain diintimidasi secara negatif oleh pihak tak bertanggungjawab melalui sosial media.

Baca Juga :  Safari Ramadhan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso di Wilayah Kecamatan Poso Pesisir dan Poso Pesisir Selatan

Media sosial tidak akan lengkap tanpa adanya gambar atau video yang dibagikan. Namun, dengan banyaknya berita palsu yang berkeliaran, lebih baik pastikan kebenaran berita sebelum menggunggahnya. Tidak hanya untuk berita sehari-hari, pastikan juga selaku masyarakat yang bijak dapat menahan diri mengomentari kehidupan orang lain.

Jangan bagikan konten atau berkomentar yang membuat kita akan terjebak dalam masalah. Jadi, salah satu saran bijak dalam bermedsos adalah jika tidak yakin dan hanya ingin ikut mengomentari, lebih baik tahan diri. Untuk menjadi pengguna media sosial yang bijak, kita tidak boleh mudah tergoda mengomentari sesuatu yang tidak diketahui kebenarannya.

Di antara banyaknya kemungkinan negatif, media sosial juga menawarkan hal positif. Salah satunya, sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan diri.

Gunakan media sosial untuk bergabung dalam komunitas positif seperti Genpi (Generesi Pesona Indonesia ; yang mempromosikan objek-objek wisata), dan lain sebagainya. Jika menyibukkan diri dengan yang baik, kita pasti tidak punya waktu untuk hal-hal yang negatif.

Usahakan penggunaan medsos berkaitan dengan hal-hal yang positif. Selama digunakan untuk hal yang positif, pasti tidak akan ada masalah yang ditemui! Menjadi masyarakat yang CERDAS baik dalam pikiran, perkataan dan tingkah laku. Menjadikan kehidupan yang lebih baik serta bermanfaat bagi banyak orang merupakan perilaku terpuji yang tentunya akan dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Ciptakan kehidupan yang bermanfaat bagi masyarakat. Salam CERDAS

KOMENTAR