Poso, PPID – Birokrasi Pemerintahan memberikan pelayanan kepada publik sesuai dengan misi dimana pengaruh keutamaan gender merupakan salah satu strategi pembangunan yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program, proyek dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Hal ini menjadi sorotan utama Pemerintah Daerah Kabupaten Poso melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Poso menyelenggarakan Lokakarya Peran Perempuan dalam Pengambilan Kebijakan di Bidang Birokrasi di Kabupaten Poso Tahun 2019, bertempat di Ruang Pogombo Kantor Bupati Poso, Selasa 23 Juli 2019.

Baca Juga :  Bupati : "Kalau ada Pejabat yang main mata, saya copot!!"

Dibuka secara langsung oleh Wakil Bupati Poso Ir. Samsuri, M.Si, kegiatan yang diikuti oleh seluruh pejabat perempuan eselon III pada dinas / instansi di lingkungan Pemda Poso ini mendatangkan narasumber langsung dari Provinsi Sulawesi Tengah, Isnaeny Ramadhan, S.Sos, MM. Wabup Samsuri sebelum membuka lokakarya tersebut dalam sambutannya mengharapkan dengan adanya kegiatan ini para peserta mampu menjawab tantangan isu-isu kesetaraan gender demi peningkatan peran perempuan dalam pengambilan kebijakan di dibidang birokrasi.

Ia juga menambahkan bahwa melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas para kaum gender ini ke depannya Pemda akan semakin mendorong kebijakan pemberian hak-hak pengembangan kompetensi pada perempuan. Sehingga lanjutnya lagi bahwa perempuan yang menduduki posisi struktural mempunyai kapasitas menghasilkan kebijakan yang baik dan berspektif gender.

Baca Juga :  Optimisme Pemerintah Daerah Untuk Meraih Akreditasi Paripurna RSUD Bintang Lima

Hasda Verisinta Kabi, Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender Bidang Kualitas Keluarga, data dan Informasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Poso dalam laporannya mengatakan bahwa adapun tujuan umum pelaksanaan kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Selain itu, Ia juga mengatakan bahwa lewat kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peran perempuan dalam pengambilan kebijakan. (GP)

KOMENTAR