Jakarta, PPID – Bertempat di Grand Sahid Jaya Hotel Jakarta, Kamis 25 Juli 2019, Bupati Poso Kolonel Marinir (Purn) Darmin Agustinus Sigilipu mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2019. Kegiatan yang dibuka secara langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla ini mengikutsertakan Bupati / Walikota seluruh Indonesia.

Dihadiri Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Darmin Nasution, Gubernur Bank Indonesia (Gubernur BI) Perry Warjiyo, Kepala Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (Kepala DK OJK) Wimboh Santoso, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, rapat ini mengambil tema “Sinergi dan Inovasi Pengendalian Inflasi untuk Penguatan Ekonomi yang Inklusif”. Kegiatan ini bertujuan untuk mensinergikan seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam menjawab tantangan-tantangan perekonomian yang sedang dan akan terjadi di Indonesia bahkan tantangan global yang berpotensi besar mempengaruhi stabilitas ekonomi Indonesia.

Baca Juga :  Sosialisasi Penataan Sungai Poso kerjasama PT. Poso Energy & Pemda Poso

Menurut Kepala Bagian Humas & Protokoler Setdakab Poso, Drs. Armol Songko, yang dihubungi Bupati Darmin Sigilipu via telepon mengatakan bahwa kegiatan ini berkaitan erat dengan adaptasi dalam pengendalian inflasi di berbagai daerah yang sudah bisa dimulai dengan pemanfaatan Informasi Teknologi (IT) serta perdagangan antardaerah yang semakin tumbuh untuk mengoptimalkan lembaga ekonomi di perdesaan. Terkait dengan adaptasi dalam pengendalian inflasi di berbagai daerah, menurut Bupati Darmin bahwa Kabupaten Poso sendiri sebagai daerah yang berada di luar pulau Jawa turut menyumbang dalam upaya yang sudah dilakukan oleh TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) lewat sinergitas dengan daerah-daerah lainnya seperti masalah keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif.

Hal ini dibuktikan dengan sejumlah kebijakan yang diambil oleh Pemerintahan Darmin – Samsuri dalam menjamin ketersediaan pangan hingga mengaturnya dalam sebuah regulasi yang telah ditetapkan oleh pemangku kepentingan yang tergabung dalam Dewan Ketahanan Pangan pada 12 April 2019 yang lalu. Salah satu bukti keberhasilan menunjukkan bahwa adanya data berdasarkan perolehan dengan menggunakan asumsi konsumsi perkapita 107,51 kg/ kap/tahun dan jumlah penduduk tahun 2018 sebanyak 245.993 jiwa maka data produksi pada angka tetap tahun 2017, Kabupaten Poso mengalami surplus beras sebanyak 77.662 ton sehingga hal ini membawa Kabupaten Poso mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat khususnya beras, bahkan sebagai pemasok beras ke beberapa kabupaten tetangga  dan  ibu kota  provinsi. 

Baca Juga :  Mencipta Peluang Menjadi Karya Untuk Membangun Poso

Sementara itu untuk kelancaran distribusi sendiri, Kabupaten Poso telah memiliki program tol laut yang juga menjadi nawacita Presiden Joko Widodo untuk lebih meningkatkan konektivitas antar pulau di seluruh wilayah Indonesia. Seperti Kapal KM. Narita yang melayari Pelabuhan Poso – Wakai – Gorontalo Transit Bitung PP, dalam 1 (satu) Round Voyage dengan waktu tempuh 10 hari dan Kapal KM. Sabuk Nusantara 102 yang melayari Pelabuhan Poso – Bau bau Biringkasi PP dengan 1 (satu) Round Voyage waktu 14 Hari.

Sedangkan untuk perdagangan antardaerah yang semakin tumbuh dalam upaya pengoptimalan lembaga ekonomi di perdesaan maupun BUMDES, sebenarnya dengan adanya tol laut yang melintasi Kabupaten Poso, menurut Bupati Darmin bahwa masyarakat Poso patut bersyukur, karena dengan beroperasinya KM Sabuk Nusantara, kapal perintis dengan kapasitas penumpang sejumlah 500 (Lima Ratus) orang yang menghubungkan Poso – Bau-bau – Biringkasi PP turut membantu dalam mendukung program Pemerintah Pusat terhadap akses dengan daerah lain di seluruh nusantara.

Baca Juga :  Keseriusan Pemda Poso dalam Perencenaan Pembangunan Cluster II

Dengan sejumlah bantuan yang telah diberikan kepada beberapa BUMDES juga kiranya dapat menstimulus perkembangan dan peningkatan usaha desa, menggerakkan roda perekonomian desa agar lebih aktif dan dinamis sehingga berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Mengingat telah tersedianya berbagai sarana yang telah difasilitasi oleh Pemerintah mulai dari sarana prasarana hingga pada akses jalur (jalan) yang mulai diperbaiki. (GP)

KOMENTAR