Poso, PPID – Cagar budaya merupakan cakupan daerah yang kelestarian hidup masyarakat dan peri kehidupannya dilindungi oleh undang-undang dari kepunahan. Cagar budaya juga dapat dipahami sebagai warisan budaya bersifat kebendaan seperti : Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Hal ini yang juga yang mendasari dilaksanakan pertemuan antara Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Suluttenggo bersama Bupati dan Wakil Bupati Poso, bertempat di ruang kerja Bupati. Dari BPCB dihadiri oleh Zakaria Kasimin (Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo), Rommy Hidayat, (Kepala Unit Perlindungan Cagar Budaya), Nivia Pinati (Bagian aset BMN), dan Zainal Abidin (Bagian perencanaan anggaran) Dirjen Kebudayaan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Dihadiri pula oleh Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Poso, Kadis P&K Kab. Poso beserta jajaran serta Kadis Pariwisata Kab. Poso. (05/08/2019)

Menurut Bupati Poso Kol. Mar. Purn. Darmin Agustinus Sigilipu “sangat bermanfaat pertemuan yang kita laksanakan saat ini, karena tujuannya untuk melindungi keberadaan cagar budaya yang ada, serta melestarikan sebagai aset dunia. Kabupaten Poso, tepatnya diwilayah Lore, terdapat benda – benda purbakala bernilai sejarah tinggi. Patung-patung purbakala, yang menyerupai manusia didunia hanya terdapat di dua negara. Yaitu Chile (Pulau paskah) dan Indonesia tepatnya di Kabupaten Poso. Patung Moai adalah patung-patung yang terdapat di Pulau Paskah yang dipahat dari batu. Sebagian besar patung tersebut berjenis monolitis, atau dipahat dari satu batu saja, walaupun ada juga yang merupakan batu Pukau tambahan terpisah yang diletakkan di bagian kepala. Sementara keunikan tersendiri bagi Kab. Poso, patung-patung yang ada di wilayah Lore terdiri dari berbagai macam bentuk dan ukuran dari yang terbesar sampai yang terkecil dan tersebar diberbagai lokasi”.

Baca Juga :  Penyerahan Makalah Adat Hadirkan 2 Pimpinan Daerah

Zakaria menuturkan, sebelum kedatangan ke Poso telah dilakukan rapat di Jakarta membahas persiapan dan telah dibuat draf bahwa keberadaan cagar budaya yang ada di kabupaten Poso akan menjadi cagar budaya dunia melalui Unesco. “Kami sangat berharap agar lokasi dimana terdapat situs-situs cagar budaya, untuk diberi batas yang jelas dan diberikan izin pemanfaataanya dan segala urusan administrasi akan kami siapkan. Pemisahan antara zona inti, zona penyanggah dan zona penunjang manjadi keharusan agar kami dapat melakukan penataan secara menyeluruh dan berkesinambungan, sehingga jelas pada saat pengelolaannya nanti. Kejelasan status patung pokekea dan tadulako serta palindo yang berada di zona inti, agar mudah dalam penataan dan pelestarian. Beberapa pekerjaan yang sudah kami lakukan, misalnya pembuatan pagar, setelah dibenahi maka selanjutnya akan kami serahkan kepada daerah untuk menjadi aset”.

Baca Juga :  Bupati Darmin Membuka Forum Perencanaan Program Pariwisata Sulteng dan Meninjau Dampak Gempa di Desa Meko

“Bagaimana dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya selama ini, sehingga kami memiliki data untuk sosialisasi” ujar Bupati Poso disela-sela perbincangan dan dilanjutkan dengan “memang sudah seharusnya keberagaman budaya di Kabupaten Poso, dalam hal peninggalan sejarah perlu untuk dikembangkan. Dengan demikian pelestarian cagar budaya yang ada di Kabupaten Poso setuju untuk diseriusi. Suatu kesukuran, Unesco sebagai badan PBB yang punya andil untuk hal tersebut, akan merealisasikannya”.

Menurut Wakil Bupati Poso Ir. Samsuri, M.Si spot-spot kecil yang terhampar luas sebagai tempat cagar budaya, berupa periuk-periuk, tempat mandi dan lainnya, alangkah baiknya jika ditata ulang karena sudah ada yang berpindah dari tempatnya semula. Disamping juga untuk memudahkan memisah antar zona”. Ditambahkan juga oleh Wakil Bupati “ada kaidah ilmiah dalam penataan cagar budaya, karena selayaknya keberadaan benda-benda tersebut tetap berada ditempatnya. Karena itu adalah aset. Dalam hal ini, ada pembagian tugas antara BPCB yang mempunyai tanggungjawab untuk pemeliharaannya sementara pengelolaannya merupakan tanggungjawab daerah. Sebaran luas harus melalui zonasi, yang terbagi dalam beberapa bagian yang tidak sama. Karena fokus utama dari tujuan ini adalah di zona inti. Dengan demikian pemanfaatan ruangnya menjadi lebih jelas. Kita akan membuat master plan secara menyeluruh, untuk kedepan agar lokasi cagar budaya dapat dikelola secara baik”. “Pengembangan danau poso harus melihat Aspek lingkungan dan budaya, sehingga memudahkan dalam pemanfaatan tata ruang” tambah Ir. Samsuri.

Baca Juga :  Buka Lomba Drum Band, Bupati Darmin : Masyarakat Kota Poso Juga Butuh Hiburan

Bupati Poso menegaskan, bahwa persiapkan segala sesuatunya untuk pelaksanaan asesment, dalam hal ini perekrutan nama-nama anggota Tim Cagar Budaya. Pengelola yang akan masuk dalam tim nantinya akan kami buatkan SK yang akan selesai dalam tahun ini juga.

Kadis Pariwisata menambahkan “Kementrian Pariwisata juga mempunyai kewajiban untuk melestarikan objek-objek wisata melalui Dana Alokasi Khusus dengan ketentuan bahwa tanah tempat objek tersebut sudah tersertifikasi”.

Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Poso menyampaikan “harus ada SK penetapan lokasi untuk menjadi dasar bagi kami mensertifikasinya. Dengan demikian titik-titik yang merupakan pembagian zona bisa jelas terlihat. Jika lokasi tanah masuk dalam program maka pembayarannya akan digratiskan”.

Menurut Kepala Unit Perlindungan “bahwa zona penyanggah dapat dikelola untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, misalnya spot untuk warung ataupun penjualan souvenir dan tempat parkir karena zona inti harus clear dari segala aktifitas sosial peruntukannya hanya untuk kunjungan wisata maupun tempat penelitian. Setelah ini tim akan menuju ke Lore untuk melihat lokasi tempat yang akan dimulai penataannya. Zona inti pada prinsipnya untuk pemeliharaan dan perlindungan, jadi tidak ada pembangunan fisik didalamnya. Harus dibatasi antar zona, untuk menjaga kelestarian situs, jika kendaraan bisa masuk sampai ke dekat situs, maka getaran dari kendaraan/beban kendaraan dapat mengganggu bahkan dapat merusak situs”.

Bupati Poso kemudian menutup dengan Kalimat Bijak yang penuh dengan nilai Filosofis, yaitu : “Kalau Mudah Jangan Dipersulit, dan Kalau Sulit, Harus Dipermudah”. (BP)

KOMENTAR