Palu, PPID – Pemerintah Daerah Kabupaten Poso menandatangani MOU (Nota Kesepahaman Kerjasama) untuk Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Manajemen Aset Daerah yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Rabu 28 Agustus 2019, bertempat di Gedung Pogombo Kantor Gubernur Sulawesi Tengah. Kegiatan yang diikuti oleh Kepala-Kepala Daerah seluruh wilayah Kabupaten / Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah ini juga menghadirkan Kejaksaan Negeri, Badan Pertanahan Nasional, Badan Pendapatan Daerah se-Provinsi Sulteng.

Penandatangan MOU ini bertujuan untuk memudahkan jalinan kerjasama yang baik dari Pemerintah Daerah dengan KPK RI dalam melakukan fungsi koordinasi dan supervisi sehingga dapat mendorong daerah-daerah yang ada di Provinsi Sulteng untuk meningkatkan PAD serta menertibkan asset-asetnya bermasalah. Selain itu program kerjasama ini juga dimaksudkan untuk lebih menertibkan serta adanya penguatan status hak atas tanah milik Pemda sehingga dapat dioptimalkan dengan baik penggunaannya maupun pemanfaatannya dalam peningkatan PAD.

Baca Juga :  Bupati Darmin Inspeksi Dadakan di Sejumlah OPD

Pada kesempatan tersebut, Irjen Pol. (Purn) Basaria Panjaitan, SH, MH selaku Wakil Ketua KPK RI dalam keynote speechnya mengatakan bahwa melalui program pencegahan korupsi terintegrasi di wilayah Sulteng ini, KPK memandang penting untuk melakukan SPI dalam memetakan integritas pada sektor layanan public dengan menggali akar permasalahan dan mengukur efektivitas intervensi program perbaikan tata kelola pemerintahan. Ia juga menghimbau kepada seluruh Kepala-Kepala Daerah yang hadir pada saat itu untuk dapat meningkatkan jumlah wajib pajak serta meningkatkan kualitas SDM di daerahnya masing-masing.

Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi dikarenakan PAD yang kurang di tiap wilayah serta kurangnya pendidikan atau kualitas para Aparatur Sipil Negara sehingga dapat memberikan peluang dalam melakukan korupsi oleh karena ketidakmampuannya dalam memenuhi tugas yang semakin berkembang sesuai kemajuan zaman.

Bupati Poso Kolonel Marinir (Purn) Darmin Agustinus Sigilipu yang ditemui seusai melakukan penandatanganan bersama Kajari, Kepala BPN, Pimpinan Bank Sulteng, Kepala Perwakilan BPKP Sulteng dan Kaban Pendapatan Poso ini mengatakan bahwa keikutsertaan Kabupaten Poso sendiri dalam penandatangan nota kesepahaman kerjasama ini merupakan wujud kepatuhan Pemerintah Daerah dalam mendukung program Pemerintah Pusat sesuai dengan fokus tematik Program Korpsugah KPK RI 2019.

Baca Juga :  Darmin - Samsuri menghimbau Masyarakat memberikan Kontribusi Positif dalam Membangun Daerah lewat Media Sosial

“Kami selaku Pemerintah Daerah tidak saja hanya berfokus pada pengeluaran belanja daerah semata, namun juga sangat concern terhadap potensi-potensi pendapatan daerah yang ada di Kabupaten Poso, oleh karenanya kesepakatan ini merupakan langkah awal bersama menuju Kabupaten Poso yang lebih baik lagi ke depannya” tutur Bupati Darmin. Ia juga menambahkan bahwa pada dasarnya Pemda Poso menyambut baik kerjasama ini terbukti dengan kedatangannya di Ibukota Provinsi ini secara langsung, di tengah padatnya kegiatan perayaan FDP dan FBD, guna menandatangani MOU ini.

“Melalui kerjasama ini, kami berharap Pemda Kabupaten Poso dapat meraih beberapa capaian seperti pengoptimalan penerimaan pajak, peningkatan PAD dari sektor pajak, juga dapat meningkatan penanganan barang milik daerah berupa tanah dan asset lainnya” tutur Bupati Darmin yang saat itu didampingi oleh Inspektur Inspektorat dan Kepala Bdan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Poso. Lanjutnya lagi bahwa dalam keseriusan pemerintahan Darmin-Samsuri menjawab persoalan yang tengah di hadapi masyarakat Kabupaten Poso, selaku Kepala Daerah, ia juga berharap dengan adanya MOU ini dapat mempercepat penyelesaian sertifikasi tanah dan menuntaskan permasalahan yang berkaitan dengan tanah milik Pemkab Poso.

Baca Juga :  Mengajak Masyarakat Untuk Cerdas Mengawal PEMILU Yang Jurdil Dalam Bingkai Sintuwu Maroso

“Sehingga apa yang dikhawatirkan bisa kita perbaiki dengan cara yang legal dan semua ini tentunya sudah berada dalam pengawasan KPK RI untuk memaksimalkan tidak adanya lagi potensi-potensi korupsi di Kabupaten Poso” lanjutnya. 

Dalam kegiatan yang dibuka secara langsung oleh Gubernur Sulteng Drs. H. Longki Djanggola, M.Si ini juga dihadiri oleh Wakil Gubernur yang baru saja dilantik Rusli Baco Dg Palabbi, Dirut PT. Bank Sulteng Rahmat Abdul Haris, Kepala Perwakilan BPKP Sulteng Eko Suwahyo, Kepala Kantor Wilayah BPN Sulteng Andry Novi Jandry, dan Kajati Sulteng M. Rum. (GP)

KOMENTAR