Poso, PPID – Bupati Poso Kolonel Marinir (Purn) Darmin Agustinus Sigilipu membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Aula Bappelitbangda, Selasa pagi 3 September 2019. Kegiatan yang diikuti oleh seluruh Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Poso ini bertujuan untuk mensosialisasikan transformasi Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) ke Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Sosialisasi ini diisi dengan materi pedoman umum BPNT dari Dinas Sosial Kabupaten Poso, peran Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam BPNT dari Bank BRI Cabang Poso, peran Perum Bulog dalam BPNT dari Perum Bulog Subdrive Poso serta peran Satgas Bansos yang dibawakan oleh Satgas Bansos Poso. Bupati Darmin yang mengumpulkan secara langsung Lurah/Kades se-Kabupaten Poso ini mengatakan bahwa untuk Kabupaten Poso sendiri terdapat jumlah penerima BPNT sebanyak 19.778 keluarga sehingga selaku Kepala Daerah, Ia menginstruksikan kepada para Kades/Lurah agar kembali meneliti dengan sebaik-baiknya data-data penerima bantuan yang ada harus sesuai dengan kondisi ril di lapangan sehingga bantuan ini benar-benar dapat tepat sasaran.

Baca Juga :  Natal Bapak Klasis Poso Pesisir, Bupati : Bapak Pelopor Pemersatu Bangsa
Sosialisasi Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), doc by Octo Humas

BPNT sendiri merupakan bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/e-warong yang bekerjasama dengan bank. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia tentang penyaluran Raskin yang diganti dengan menggunakan kartu elektronik dan diberikan langsung kepada rumah tangga sasaran, sehingga bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara non tunai dengan menggunakan sistem perbankan.

Sistem baru penyaluran bantuan pangan ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Dimana bantuan ini diberikan dalam rangka program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.

Baca Juga :  Program Menjemput Bola, Bupati Darmin Menikahkan 49 Pasang Suami-Istri

Tak hanya membuka kegiatan tersebut, Bupati Darmin juga tampak menyempatkan diri untuk mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut sebagai pendampingan dan bentuk keseriusannya selaku Kepala Daerah dalam mengawal setiap program-program yang menyangkut langsung pada kebutuhan masyarakat. (GP)

KOMENTAR