Poso, PPID – Pemerintah Daerah Kabupaten Poso melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Poso mengadakan Bimbingan Teknis dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa untuk Pejabat Esselon II, III, IV dan auditor di Lingkungan Pemda Poso, Rabu 9 Oktober 2019 bertempat di Ruang Pogombo Kantor Bupati Poso. Bekerja sama dengan Lembaga Pelatihan Pengadaan yang dihadiri langsung oleh Direktur Sumardin, SE beserta core teamnya dan Fasilitator Kompetensi Pengadaan Barang Jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Republik Indonesia (PBJ LKPP-RI) yang dihadiri langsung oleh Masrief, SKM, M.Kes, ujian ini juga tidak hanya diikuti oleh para pejabat melainkan sebagian ASN dan tenaga kontrak di lingkup Pemda Poso yang ingin memperoleh sertifikat ahli pengadaan barang/jasa.

Sekretaris Daerah Yan Edward Guluda, SH, MH membuka pelaksanaan Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang & Jasa bagi Pejabat di Lingkup Pemda Poso, doc by Octo Humas

Dalam laporannya, Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Faradillah Yusuf Liputo, ST, MT selaku Ketua Penyelenggara mengatakan bahwa dengan adanya pemisahan kewenangan dalam pengelolaan keuangan yang bersumber dari APBN maupun APBD berdasarkan UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Keuangan Negara terbagi atas Administrative Beheer dan Comptabel Beheer. Lanjutnya lagi bahwa Administrative Beheer terdiri atas Otorisator yang berwenang untuk melakukan tindakan yang berakibat pada pengeluaran Keuangan Negara yaitu PA/KPA dan PPK pada APBN serta PA/KPA dan PPTK pada APBD, serta juga meliputi Pejabat yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menguji tagihan yang disebut sebagai Kewenangan Ordonator dalam hal ini PP-SPM pada APBN dan PPK-SKPD pada APBD.

Baca Juga :  Pengecheckan Kesiapan Menyambut Hari Idul Fitri 1439 H ala Darmin-Samsuri

Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi diantara para PA dan KPA dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah dan aturan pengelolaan keuangan daerah. Dengan mengikuti aturan yang tertuang dalam PP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 13 ayat 2 dimana Pejabat Pembuat Komitmen tidak ada dalam struktur pengelola  keuangan daerah namun kewenangannya melekat pada otorisator yaitu PA/KPA atau PPTK yang merupakan pegawai ASN dan menduduki jabatan struktural.

Ujian ini diikuti oleh Seluruh Pejabat Eselon II, III, IV dan Auditor di Lingkup Pemda Poso, doc by Octo Humas

Sekretaris Daerah Kabupaten Poso Yan Edward Guluda, SH, MH sebelum membuka secara resmi mengatakan bahwa kegiatan ini memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada para pegawai ASN khususnya PA maupun KPA terhadap peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) serta aturan-aturan turunannya sehingga diharapkan pelaksanaan tender tahun 2020 dapat dipercepat. Ia juga menambahkan bahwa sesudah pelaksanaan kegiatan ini, Pemda akan segera melakukan tender / seleksi dini untuk paket-paket pekerjaan pada tahun anggaran 2020 yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan November atau desember 2019.

Baca Juga :  Menjalin Silaturrahmi antara Pemerintah Provinsi dan Pemda Kabupaten Poso

Terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Sekda mengatakan bahwa hal ini mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan dan juga untuk peningkatan pelayanan publik serta pengembangan perekonomian nasional pada umumnya dan daerah pada khususnya. Dimana sesuai dengan visi-misi Pemerintahan Darmin-Samsuri yakni mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melalui reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur maka untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berkompeten sehingga Pemda Kabupaten Poso melalui Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah melakukan pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan salah satunya lewat Bimtek dan Ujian Sertifikasi ini.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Direktur Sumardin, SE beserta core teamnya dari Lembaga Pelatihan Pengadaan dan Fasilitator Kompetensi PBJ LKPP-RI Masrief, SKM, M.Kes, doc by Octo Humas

“Sehingga nantinya dalam pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh Pemda Poso ke depannya diharapkan dapat memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money) serta kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam daerah, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, Menengah dan pembangunan berkelanjutan” ucap Sekda Yan.

Baca Juga :  Bupati Poso Meninjau Langsung Lokasi Banjir di Desa Tangkura

Adapun pelaksanaan Bimtek dengan pola E-Learning dan tatap muka ini telah dilaksanakan mulai tanggal 1 s/d 8 Oktober 2019 sedangkan untuk kegiatan E-Learning dan tatap mukanya dilakukan pada 9 s/d 11 Oktober 2019. Untuk pelaksanaan ujian online sendiri akan dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2019 bertempat di Labkom SMK N 1 Poso dengan Refresher Course serta Uji Coba Latihan Soal 1 yang akan dilakukan sehari sebelum pelaksanaan ujian. (GP)

KOMENTAR