Poso, PPID – Agar Pemerintah Kelurahan bersama Aparatnya dapat lebih memahami tugas dan tanggungjawabnya terkait dengan Pengelolaan Dana Kelurahan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Poso melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Poso melaksanakan Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Kamis 10 Oktober 2019 bertempat di Hotel Ancyra Poso.

Narasumber : Tim Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri RI – Bahri, SSTP, M.Si, doc by Octo Humas

Dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Poso Ir. Samsuri, M.Si seusai menerima Laporan Pelaksanaan Program Nasional Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) dan Pasar Aman di Kabupaten Poso pada hari dan tempat yang sama, kegiatan ini juga mendatangkan narasumber dari Tim Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri RI yang dipimpin langsung oleh Bahri, SSTP, M.Si selaku Direktur Pelaksana dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Baca Juga :  Darmin-Samsuri Berupaya Memenuhi Kebutuhan Masyarakat tanpa Mengabaikan Peraturan yang Berlaku

Sosialisasi ini mengikutsertakan Camat dan Bendahara Pengeluaran dari enam kecamatan, Lurah bersama dengan Bendahara dari 28 kelurahan se-Kabupaten Poso, Inspektorat, Bappelitbangda, BKAD dan Bagian Administrasi Pemerintahan Setdakab Poso. Dengan dikeluarkannya kebijakan ini menurut Albert Pangai, SE, M.AP selaku Sekretaris BKAD mengatakan bahwa Permendagri ini memberikan akses lebih untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka kemiskinan dan memperkecil kesenjangan pendapatan masyarakat.

Laporan Panitia dari Sekretaris BKAD Kabupaten Poso Albert Pangai, SE, M.AP, doc by Octo Humas

Wabup Samsuri dalam arahannya mengatakan bahwa pemahaman tentang norma-norma dalam Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 ini berguna dalam meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kemampuan para peserta terutama lurah dan operator SIMDA keuangan di Kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan serta pemberdayaan masyarakat.

Adapun menurut Wabup Samsuri juga bahwa Permendagri ini secara garis besar mengatur dua substansi pokok, yaitu pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagai pedoman pengelolaan kegiatan yang bersumber dari dana kelurahan untuk tahun anggaran 2019.

Baca Juga :  Kabupaten Poso dalam Indonesia Membangun
Peserta terdiri dari Camat dan Bendahara Pengeluaran 6 kecamatan, Lurah dan Bendahara 28 kelurahan se-Kabupaten Poso, Inspektorat, Bappelitbangda, BKAD dan Bagian Administrasi Pemerintahan Setdakab Poso, doc by Octo Humas

Menurutnya lagi bahwa sesuai dengan penjelasan yang ada di dalam Peraturan tersebut menyatakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, seperti pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, transportasi, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan.

Sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat yang ada di kelurahan, lanjutnya lagi digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di kelurahan dengan mendayagunakan potensi sumber daya sendiri, seperti pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, pendidikan dan kebudayaan, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, lembaga kemasyarakatan, Trantibum dan Linmas, dan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa.

Baca Juga :  Bupati Ajak Para Pejabat dan ASN Jadi Contoh Dalam Membayar Pajak

“Untuk penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dilakukan melalui musyawarah pembangunan kelurahan yang dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan penentuan kegiatan tambahan dan/atau perubahan” ungkap Wabup Samsuri. Pemerintah Daerah Kabupaten Poso mengupayakan berbagai hal termasuk salah satunya melalui kegiatan ini diharapkan proses pelaksanaan dan pengelolaan keuangan terkait pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaaan masyarakat kelurahan dapat segera dimplementasikan dengan baik, tambahnya lagi.

Harapnya lagi, setelah pelaksanaan sosialisasi lewat metode presentasi, diskusi dan tanya jawab ini, aparatur kelurahan tidak lagi mendapatkan permasalahan dalam system pengelolaan dana kelurahan baik itu karena kesalahan prosedur maupun administrasinya. Sehingga dengan didatangkannya langsung narasumber yang berkompeten ini, Wabup kembali mengingatkan kepada peserta agar dapat mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya dengan mengikuti setiap bimbingan dan arahan yang disampaikan sehingga ke depannya pengalaman ini dapat menjadi pedoman berharga dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat. (GP)

KOMENTAR