Poso, PPID – Penandatanganan MOU tentang Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah antara Bupati Poso dan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu RI Provinsi Sulawesi Tengah serta Penyerahan Piagam Opini WTP dari Menteri Keuangan RI kepada Pemda Poso diselenggarakan di Ruang Pogombo Kantor Bupati Poso, Rabu pagi 16 Oktober 2019. Dihadiri oleh Kepala Kanwil DJPb Kemenkeu RI Provinsi Sulteng Irfa Ampri, AK, MA, PhD, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Poso Samuel Wunda, SE, Kepala KPPN Poso Trimo Yulianto dan seluruh Pejabat di Lingkup Pemda Poso, Bupati Darmin menandatangani perjanjian kerjasama terkait dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara.

Baca Juga :  Bupati Ingatkan ASN Jaga Netralitas Menghadapi Pemilu 2019

Penandatangan MOU ini menurut Irfa Ampri sudah sesuai dengan isi aturan yang menyatakan sebagai penyempurnaan pengaturan yang dilakukan dalam menjaga 3 (tiga) pilar tata Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Ia juga mengatakan bahwa dengan adanya kerjasama ini Pemerintah Daerah diharapkan mampu menciptakan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat dengan tetap menaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi guna mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, dan transparan.

Sementara itu Bupati Poso Kolonel Marinir (Purn) Darmin Agustinus Sigilipu dalam sambutannya mengatakan bahwa dengan adanya penandatanganan MOU ini, memberi penguatan kepada Pemda dalam memudahkan urusan koordinasi tentang kebijakan pengelolaan keuangan antara pusat dan daerah. Karena lanjutnya lagi bahwa dalam nota kesepahaman ini juga mencakup pemanfaatan bersama data dan informasi keuangan public di wilayah Kabupaten Poso seperti potensi PAD, indicator perkembangan ekonomi daerah, jumlah dan jenis investasi daerah dan masih banyak hal lainnya.

Baca Juga :  Kunjungan Balasan Pemda Poso ke Kabupaten Touna

Dalam pertemuan ini juga dilakukan penyerahan Piagam Opini WTP dari Menteri Keuangan RI kepada Pemda Poso sebagai apresiasi atas penilaian tertinggi yang diraih oleh Pemda Poso dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini kembali ditegaskan oleh Kementrian Keuangan RI bahwa predikat Opini WTP yang diraih oleh Pemerintah Daerah bukanlah sebuah “hal” yang mudah diraih melainkan harus melalui beberapa tahapan penilaian seperti sistem pengendalian internal yang memadai dalam artian secara keseluruhan laporan keuangan yang dilaporkan dinilai telah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). (GP)

KOMENTAR