Palu, PPID – Seiring dengan adanya informasi yang salah di tengah masyarakat terkait dengan keberadaan kepemilikkan jembatan Yondo Mpamona, Kepala Dinas Binamarga dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tengah, Ir. Syaifullah Djafar, M.Si mengakui bahwa jembatan tersebut memang benar adalah milik dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini di bawah kepemilikan Dinas Binamarga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah. Ia juga mengatakan bahwa jembatan pamona yang dimaksud bukan untuk dihilangkan melainkan diganti dengan jembatan baru yang lebih kuat dan kokoh guna menjamin keberadan atau eksistensi jembatan tersebut di masa yang akan datang.

Ia juga menjelaskan bahwa pembongkaran ini, sudah sesuai dengan peraturan bahwa untuk melakukan penghapusan asset maka terlebih dahulu harus dilaksanakan pembongkaran jembatan lama. Hal ini juga dilakukan mengingat kondisi secara fisik jembatan tersebut sudah lapuk dan tidak pada kondisi yang aman bagi para pejalan kaki atau sepeda motor yang melintasinya.

Baca Juga :  Renovasi Yondo Mpamona Selesai Bulan September 2020
Kepala Dinas Binamarga dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tengah, Ir. Syaifullah Djafar, M.Si

“Maka untuk menjamin keberadaan dan kelanjutan dari bangunan tersebut, jembatan yang sudah lapuk itu diganti dengan konstruksi yang lebih kuat dengan tetap mempertahankan bentuk semula serta mempertahankan nilai kesejarahannya” terang Syaifullah. Sementara itu Bupati Darmin yang ditemui usai melakukan koordinasi dengan Pemprov mengatakan bahwa proses pembongkaran yang telah dilakukan akan secepatnya diikuti dengan penggantian konstruksi jembatan yang baru.

“Dan nantinya pun setelah pembangunan selesai, jembatan tersebut akan tetap menjadi asset Pemprov, hanya saja dengan desain yang baru serta bentuk dan konstruksi bangunan yang lebih handal” terang Bupati Darmin. Satu hal yang perlu diketahui serta dipahami oleh masyarakat bahwa dalam proses revitalisasi danau ini juga sudah sesuai dengan hasil kesepakatan yang telah ditandatangani oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada 26 Maret 2019 yang lalu pada Rapat Koordinasi dengan Kepala-Kepala Daerah terkait dengan upaya penyelamatan 15 danau yang masuk dalam prioritas penyelamatan.

Baca Juga :  Musrenbang Cluster 7 Kecamatan Poso Kota Bersaudara dan Lage

Dimana dalam keputusan tersebut menyatakan bahwa Danau Poso masuk dalam 15 kategori danau prioritas yang status ekosistemnya masih terancam dikarenakan adanya peningkatan sedimentasi. Olehnya lewat program River Improvement diharapkan dapat merevitalisasi kembali keberadaan Danau Poso yang berdampak pada perbaikan ekosistem danau. (GP)

KOMENTAR