Poso, PPID – “Mencegah lebih bagus dari pada sudah terlanjur menyalahi aturan meski tidak secara sengaja, tetap akan terkena sanksi hukum. Apabila kesalahan yang sudah terjadi berulang – ulang hanya dibiarkan, maka akan menjadi suatu kesalahan yang fatal. Kita sekarang diharuskan untuk melakukan impasing. Secara teori jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Poso cenderung menurun. Karena dengan biaya hidup yang tinggi menyebabkan pengeluaran akan lebih besar. Dengan adanya kesadaran dari kita semua, maka beban-beban daerah akan berkurang dikarenakan administrasi baik prosedur maupun pengelilaan keuangan, semua terlaksana dengan baik”.

Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa”. Ujar Wakil Bupati Poso, Ir. Samsuri, M.Si saat membuka membuka kegiatan Sosialisasi Saber Pungli tadi pagi, bertempat di Kantor Bupati Poso. Didampingi Wakapolres Poso Kompol Putu Hendra Binangkari, S.IK, Kejaksaan Negeri Poso diwakili Oleh Kasi Intel Eko Nugroho, SH., MH dan Inspektur Inspektorat Kab. Poso. Dihadiri Kepala BKSDM Kab. Poso, beberapa kepala OPD yang lain dan diikuti oleh seluruh peserta sosialisasi, yang terdiri dari Camat, Lurah dan undangan,(27/11/2019).

Baca Juga :  Pembukaan Kegiatan Focus Grup Discussion (FGD) Penyusunan Publikasi Kabupaten Poso Dalam Angka 2018

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Poso mengatakan “Sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2016 tentang satuan tugas sapu bersih pungutan liar antara lain dijelaskan dalam Pasal 2 bahwa Satgas Saber pungli mempunyai tugas pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil satuan kerja dan sarana prasarana baik yang berada di Kementerian lembaga maupun pemerintah daerah sehingga dalam melaksanakan tugas, Saber pungli menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan penindakan dan yustisi karena itu melalui sosialisasi Saber pungli Kabupaten Poso yang diselenggarakan pada saat ini nantinya akan dijelaskan lebih jauh dari masing-masing narasumber tentang tugas-tugas Satgas Saber pungli secara rinci. Pengetahuan bagi seluruh peserta sosialisasi ini”.

Baca Juga :  Bupati Darmin Tenangkan Warga Pasca Gempa Tonusu

Lebih lanjut dikatakan oleh Wakil Bupati Poso, “selaku pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Poso sangat merespon kegiatan ini sebagai bagian dari semangat reformasi di bidang birokrasi dan hukum kita agar semakin baik bersih dan akuntabel. Saya berharap Ke depan tidak ada lagi praktek-praktek pungutan liar yang mengganggu jalannya pelayanan kepada masyarakat karena saat ini masyarakat membutuhkan pelayanan prima cepat efisien dan sesuai prosedur tanpa ada embel-embel uang pelicin.

Pemberantasan pungli tidak akan mencapai tujuannya jika tidak mendapat dukungan bersama dari seluruh elemen masyarakat dan penyelenggara pemerintah. Karena itu melalui sosialisasi ini saya harapkan para peserta dan kepada kita semua untuk memberikan contoh-contoh yang baik terhadap tindakan dan sikap kita dalam melayani masyarakat dengan birokrasi yang sederhana serta tanpa pungutan liar sehingga menjadi teladan dan panutan masyarakat yang memberikan dukungan terhadap terciptanya pelayanan prima yang bersih serta sesuai standar prosedur yang berlaku semoga pelaksanaan sosialisasi ini mendapatkan hasil yang signifikan bagi pelaksanaan pelayanan administrasi dan birokrasi di lingkup Pemda Kab. Poso serta instansi yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.(BP)

KOMENTAR