Poso, PPID – Wakil Bupati Poso Ir. Samsuri, M.Si menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Poso tentang Penyampaian Jawaban Bupati Poso Terhadap Pemandangan Umum Anggota Fraksi Fraksi DPRD Kabupaten Poso atas Tiga Ranperda Kabupaten Poso tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha ; Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Poso Tahun 2020-2040, di Banua Mpogombo Siwagi Lemba DPRD Kabupateb Poso, Selasa (21/1/2020).

Dalam Rapat Paripurna ini dipimpin dan dibuka langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Poso Sesi Kristina D. Mapeda,SH.,MH didampingi Wakil Ketua I DPRD Semuel Munda dan Wakil Ketua II Romy S. Alimin,SE. Turut hadir juga para anggota DPRD Kabupaten Poso, Sekretaris DPRD Kabupaten Poso dan para Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso serta undangan lainnya.

Agenda Rapat Paripurna DPRD hari ini yaitu : Penyampaian Jawaban Bupati Poso terhadap pemandangan umum anggota fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Poso atas penjelasan 3 (Tiga) Ranperda Kabupaten Poso tentang :

  1. Pengelolaan Barang Milik Daerah
  2. Perubahan ketiga atas Perda nomor 8 Tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha
  3. Rencana pembangunan industri Kabupaten Poso Tahun 2020 – 2040

Wakil Bupati Poso menyampaikan jawaban Bupati Poso terhadap pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD, mengatakan terima kasih dan penghargaan kepada Pimpinan dan Angggota Dewan yang terhormat, yang telah mengapresiasi dan merespon positif atas 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah untuk dibahas pada tingkat pembahasan selanjutnya, saran dan masukannya dari fraksi-fraksi akan menjadi perhatian serius dalam proses penyusunan, penetapan sampai dengan pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut.

Sehubungan dengan pemandangan umum dari Fraksi Partai Golkar pada prinsipnya Pemda sependapat dengan pandangan yang disampaikan, tentang pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah harus dikelola dengan baik dan benar. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip dan asas-asas dalam pengelolaan barang milik daerah. Dalam pembangunan industri di Kabupaten Poso, Pemda berpedoman pada penerapan tiga pilar prinsip Good Governance yang mampu mewujudkan tujuan pembangunan perindustrian yaitu sebagai penggerak perekonomian nasional yang mandiri, kepastian berusaha, berdaya saing yang maju, serta membuka kesempatan kerja demi meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan. Untuk peningkatan kinerja penerimaan pajak/retribusi, Pemda telah menggunakan teknologi dalam mengadministrasikan penerimaan pajak/retribusi daerah yang bertujuan meminimalisir kehilangan potensi penerimaan daerah. Sehingga potensi pajak/retribusi dapat ditingkatkan dengan didukung dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak /retribusi daerah.

Baca Juga :  Musrenbang Cluster III, Bupati Darmin : Bukan Hanya Kerja Keras, Tapi Juga Kerja Cerdas

Untuk tanggapan atas pemandangan umum dari Fraksi Partai Demokrat, Pemda sependapat bahwa manajemen lingkup pengelolaan BMD yaitu perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan penilaian, pemindatanganan, pemusnahan, penatausahaan, pengawasan dan pengendalian adalah merupakan keseluruhan rangkaian yang tidak bisa dipisahkan atau diabaikan. Untuk itu pengelolaan BMD dikelola dengan wajar dan benar sehingga tidak ada aspek yang terabaikan dengan tetap mempedomani ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam efektifitas pembangunan daerah, Pemda telah berupaya dalam mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan daerah dan  meningkatkan pendapatan asli daerah telah berupaya menggali potensi dari berbagai sektor salah satunya yang terkait dengan retribusi jasa usaha. Untuk point selanjutnya bahwa sesuai dengan saran bahwa pembahasan rancangan Perda tentang rencana pembangunan industri Kabupaten Poso Tahun 2020-2040 disarankan ditunda pembahasannya.

Sementara untuk tanggapan atas pemandangan umum Fraksi Partai Nasdem, Pemda sependapat bahwa pengelolaan BMD harus dikelola berlandaskan aspek transparan dan akuntabel. Pemda telah berupaya melakukan pembenahan disemua aspek karena pengelolaan aset juga sangat dinamis. Oleh karena itu dengan adanya saran dan pengawasan dari Dewan terhormat ini pengelolaan aset ke depan akan semakin baik lagi. Untuk penerimaan daerah dari sektor pariwisata terhadap retribusi jasa usaha hanya dapat dilakukan dalam hal pemerintah menyediakan sarana atau fasilitas lahan parkir bagi pengunjung wisata yang dikelolah oleh pihak swasta. Namun kedepannya Pemda melalui perangkat daerah terkait akan lebih mengoptimalkan segala potensi yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan asli daerah. Untuk pembangunan industri di Kabupaten Poso dilakukan melalui fase dan analisa yakni dengan identifikasi sektor unggulan yang membrikan kontribusi terbesar pada ekonomi daerah. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan pemilihan long list komoditas unggulan dari sektor/sub-sektor unggulan dan sektor/sub sektor lainnya. Pada tahapan selanjutnya dilakukan pemilahan short list komoditas unggulan dan penentuan komoditas prioritas yang akan masuk sebagai komoditas basis dalam rencana pembangunan industri Kabupaten Poso. Tentunya pembangunan tersebut sejalan dengan pembangunan SDM industri, pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran SDA, pengembangan dan pemafaatan kreatifitas dan inovasi serta penyediaan sumber pembiyaan.

Baca Juga :  Bupati Mengukuhkan Satgas Saber Pungli Poso

Sedangkan tanggapan atas pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan, Pemda berterima kasih atas saran dan masukan yang sangat konstruktif terhadap pengelolaan aset daerah. Dalam pengelolaan aset daerah masih banyak yang perlu dibenahi, oleh karena itu Pemda senantiasa berupaya secara bertahap untuk mendapatkan manajemen pengelolaan aset sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan untuk pengenaan tarif retribusi yang diatur dalam Perda ini menjamin kepastian hukum, kepastian mengenai subjek, objek, tarif dan dasar pengenaannya, serta kepastian mengenai tata pemungutannya. Sehingga menjamin setiap orang untuk tidak ragu-ragu dalam menjalankan kewajiban membayar pajak daerah karena segala sesuatunya diatur secara jelas. Selanjutnya perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Poso tercatat lebih tinggi , Kabupaten Poso berada pada urutan 5 dari 13 Kabupaten Kota di Sulawesi Tengah, dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 7,76%. Hal ini menjadikan Pemda terus mengupayakan pembangunan dibidang industri untuk lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Poso kedepannya.

Dalam tanggapan atas pemandangan umum dari Fraksi Gerindra, Pemda sependapat bahwa tujuan Raperda tentang pengelolaan BMD untuk menciptakan kepastian hukum terhadap BMD dan untuk mengetahui permasalahan berkenaan dengan pengelolaan BMD. Selain itu juga sependapat perlunya inventarisasi aset daerah secara berkala dan konsisten. Peningkatan kapasitas daerah dala pengelolaan kebutuhan pembangunan daerah yang disertai dengan pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah, menimbulkan implikasi berupa peningkatan kebutuhan tersebut kepada Pemerintah Pusat. Menyikapi hal tersebut diberikan dituntut untuk kreatif dan fokus dalam mengenali potensi dan menggali seluruh sumber daya yang dimiliki terkait potensi yang berasal dari sumber-sumber penerimaan keuangan daerah. Untuk bidang pembangunan industri, Penetapan industri unggulan kabupaten Poso didasarkan oleh ketersediaan bahan baku yang berkesinambungan sehingga proses produksi industri dapat berjalan secara kontinyu. Berdasarkan hal tersebut pembangunan industri Kabupaten Poso dibagi dalam peta wilayah potensi. Salah satu contoh industri pengolahan berbahan baku hasil pertanian olahan kopi ditetapkan di wilayah Kecamatan Poso Kota, Lore Utara, Lore Piore, dan Lore Tengah

Baca Juga :  Bupati Tinjau Seleksi CPNS dan Terima Rute Tol Kapal Laut Pelabuhan Poso

Kemudian Tanggapan atas pemandangan umum dari Fraksi Berkarya Adil Sejahtera, Pemda berterima kasih atas saran dan masukannya tentang peolaan BMD. Berharap dengan terwujudnya pengelolaan BMD yang memenuhi aspek-aspek serta prinsipnya akan meningkatkan pendapatan daerah untuk mendukung pembiayaan program dan kegiatan pembangunan daerah yang bermuara pada meningkatnya kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan untuk retribusi daerah, Pemda berharap melalui perubahan Perda penambahan objek retribusi jasa usaha sektor pertanian dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Untuk bidang industri bahwa fokus pengembangan industri masih bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam. Olehnya sumber daya alam dikelola dan dimanfaatkan secara bijaksana menganut prinsip pembangunan berkelanjutan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam dalam jangka panjang. Dengan cara mengurangi eksploitasi yang berlebihan terhadap alam, menggunakan SDA efisien, serta pemanfaatan SDA sesuai dengan daya lingkungan,

Untuk itu kami sangat mengharapkan bahwa pembahasan pada tingkat selanjutnya akan lebih menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah yang akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Segala sumbang saran dan dukungan dari lembaga yang terhormat ini yang telah merespon Ranperda yang kami ajukan disampaikan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini  akan terus dipertahankan. Diakhir penyampaiannya Wabup mengatakan bahwa antara legislatif dan eksekutif adalah mitra kerja dalam melaksanakan kepemerintahan, sehingga perlu untuk bersinergi dalam segala hal. Untuk itu dibutuhkan sumbang saran sekali lagi atas dukungan DPRD Kabupaten Poso terhadap kelancaran pembahasan seluruh 3 Ranperda.

KOMENTAR