Poso, PPID – Bupati Poso Kolonel Marinir (Purn) Darmin Agustinus Sigilipu resmikan Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) di Kelurahan Gebangrejo Kecamatan Poso Kota, Rabu 19 Februari 2020. Program yang merupakan sinergitas pendekatan antara Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat, Penguatan Peran Pemerintah Daerah sebagai nahkoda yang berkolaborasi dengan instansi lainnya ini bersumber dari Bantuan Dana Investasi (BDI) Kementrian PUPR Direktorat Jenderal Cipta Karya tahun anggaran 2019.

Dalam laporan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Poso, Dr. H. Faidul Keteng, ST, M.Si, MT mengatakan bahwa program kotaku yang merupakan satu dari sejumlah upaya strategis Dirjen Cipta Karya Kementrian PUPR ini dilaksanakan di 34 provinsi yang tersebar di 269 kabupaten/kota pada 11.067 desa/kelurahan. Adapun upaya ini menurut Kadis PUPR Kabupaten Poso merupakan hasil perjuangan Pemerintah Daerah khususnya Bupati Darmin yang datang langsung untuk berkoordinasi dengan Kementrian terkait untuk mengikutsertakan Kabupaten Poso dalam Program Kementrian tersebut.

Baca Juga :  Hubungan Harmonis 3 Pilar Daerah dalam Perayaan HUT Bhayangkara Ke-72 di Kabupaten Poso
Penyerahan berita acara serah terima Aset penyelesaian pekerjaan berupa pekerjaan infrastruktur dan berita acara serah terima pengelolaan

Dengan adanya Surat Keputusan (SK) Kumuh yang ditetapkan oleh masing-masing Kepala Daerah sebagai hasil keberhasilan koordinasi yang baik dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten Poso diberikan lokasi sasaran seluas 23.656 Hektare yang meliputi pembangunan infrastruktur serta pendampingan sosial ekonomi untuk keberlanjutan penghidupan masyarakat yang lebih baik di lokasi permukiman kumuh. Hal ini dilakukan oleh Pemerintah sebagai implementasi percepatan dan penanganan permukiman kumuh, dimana Program Kotaku ini dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas, pengelolaan serta pencegahan timbulnya permukiman kumuh baru dengan kegiatan-kegiatan pada entitas desa/kelurahan, serta kawasan kabupaten/kota.

Dalam realisasi Pemanfaatan Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) TA 2019 yang telah diberikan ini, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Wicaksono Kelurahan Gebangrejo melaporkan bahwa dari jumlah total Rp 1.500.000.000,- BPM yang diterima, Maksum, SH selaku Koordinator menyebutkan jumlah realisasi kegiatan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) senilai Rp 1.492.500.000,- dengan biaya operasional senilai Rp 7.500.000,-. Ia juga melaporkan sejumlah kegiatan yang telah dilakukan oleh KSM Amanah dan KSM Perdana yakni seperti drainase, jalan hotmix sand sheet, saluran pembuangan air limbah, jalan rabat batu sikat, ipal dan kontainer sampah plus landasan.

Baca Juga :  Bupati Poso: Optimalkan Sumber Daya Yang Ada Di Desa

Bupati Darmin sebelum meresmikan Program Kotaku tersebut dalam sambutannya mengatakan bahwa dalam upaya Pemerintah Daerah melakukan pengembangan kapasitas bersama dengan masyarakat dilakukan dengan berbagai cara dan salah satunya termasuk mendorong perubahan perilaku dalam pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar permukiman. “Sifat dan skala kegiatan pembangunan infrastruktur permukiman ini telah dilengkapi dengan rencana pengelolaan lingkungan sebagai langkah mitigasi dampak sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 sehingga bangunan-bangunan fisik yang telah dilaksanakan tidak memiliki dampak lain yang dapat merugikan masyarakat sekitar karena juga melibatkan para konsultan sesuai spesifikasi bangunan yang akan dikerjakan” ujar Bupati Darmin.

Ia juga menjelaskan bahwa keterlibatan Pemerintah Daerah tak hanya sampai di situ saja, dimana melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Poso juga mengambil bagian dalam Pembuatan Taman/ Kampung Iklim. “Secara bertahap dan pembangunan yang melibatkan langsung pada pemberdayaan masyarakat juga kami upayakan demi memenuhi akses infrastruktur dan pelayanan dasar khususnya di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung perwujudan permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan” ujar Bupati Darmin.

Baca Juga :  Ketua Tim Akreditasi Rumah Sakit Memuji Pelayanan Pemerintah Kabupaten Poso

Kegiatan ini diakhiri dengan penandatanganan prasasti oleh Bupati Poso, penyerahan berita acara serah terima Aset penyelesaian pekerjaan berupa pekerjaan infrastruktur dan berita acara serah terima pengelolaan. Selanjutnya Bupati Darmin pun selaku Kepala Daerah menyerahkan SK RT/RW, LPM dan Karang Taruna Wilayah Kelurahan Gebangrejo dan melakukan peninjauan terhadap hasil kerja infrastruktur pembangunan yang telah diselesaikan.

“Permasalahan kumuh tidak akan selesai hanya dengan membangun infrastruktur, tetapi harus diimbangi dengan penanganan sosial dan ekonomi, olehnya Pemerintah memandang bahwa salah satu solusi permasalahan penanganan kumuh ini adalah dengan kolaborasi dan keterpaduan serta pemberdayaan antara Pemda dengan masyarakat yang dalam hal ini melibatkan BKM” ujar Bupati Darmin. Pembangunan serta perbaikan-perbaikan untuk memenuhi kebutuhan primer masyarakat diupayakan dengan melibatkan masyarakat secara langsung sehingga ada keterpaduan dalam proses memperbaiki serta menata Kota Poso yang lebih nyaman dan indah antara Pemeritah dan masyarakat sendiri. (GP)

KOMENTAR