Poso, PPID – Berdasarkan Surat dari Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI 28 April 2020 dengan nomor 04842/D.9/04/2020 tentang Penyampaian Hasil Penilaian Tahap II Tingkat Kabupaten dan Kota Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2020, Kabupaten Poso berhasil kembali masuk dalam 10 besar PPD tahun 2020. Masuknya kembali Kabupaten Poso dalam proses penilaian ini juga didasarkan pada 30 % aspek pencapaian pembangunan, 20% aspek Kualitas Dokumen RKPD, 30% aspek proses penyusunan dokumen RKPD serta aspek inovasi dengan bobot penilaian 20% dimana hal ini dapat diuraikan pada tersedianya kerangka ekonomi daerah dan kerangka yang dilengkapi dengan proyeksi dan arah kebijakan, dukungan program prioritas daerah RKPD terhadap arah kebijakan prioritas nasional RKP, dukungan program prioritas daerah RKPD terhadap arah kebijakan PN RKP, serta tersedianya dukungan program prioritas daerah terhadap arah kebijakan prioritas nasional Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan ini.


Bupati Poso Kolonel Marinir (Purn) Darmin Agustinus Sigilipu yang dihubungi via telepon saat mengonfirmasi adanya surat tersebut mengatakan bahwa kecakapan dalam melayani publik, mengelola keuangan, serta menjaga tranparansi dan akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan juga menjadi indikator penilaian PPD tersebut. “Dimana daerah harus mampu memaparkan ketersediaan dukungan program daerah terhadap pengarusutamaan revolusi mental, gender, pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim dan pemerataan antarkelompok pendapatan, adanya kebijakan pembangunan daerah yang menerapkan konsep tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS), tersedianya indikator kinerja sasaran pembangunan daerah dan program prioritas, serta komitmen dalam melaksanakan inovasi penyelesaian tantangan pembangunan spesifik daerah dan inovasi dalam rencana pengelolaan pencapaian/pelaksanaan rencana pembangunan tersebut,” jelas Bupati Darmin.

Baca Juga :  Pemda Gulirkan Bantuan Rehab Kantor Desa dan Peresmian Anggota BPD
Bupati Darmin saat menyerahkan bantuan bagi masyarakat di Wilayah Poso Pesisir yang terkena dampak gangguan keamanan di tengah pandemi COVID-19


Adapun lanjutnya lagi bahwa penjurian dilakukan melalui proses berjenjang dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk dari kalangan profesional, akademisi serta praktisi pembangunan. Dimana objek dan ruang lingkup penilaian mencakup dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), proses penyusunan RKPD, pencapaian pelaksanaan dokumen RKPD dan inovasi yang dikembangkan serta penilaian khusus terkait pelaksanaan pembangunan di daerah.

Prestasi yang merupakan keseriusan Pemerintah Daerah dalam membangun Kabupaten Poso ke arah yang lebih baik ini menurut Bupati Darmin tentunya melalui berbagai upaya perencanaan yang matang serta aksi nyata yang diwujudkan sebagai bentuk pelayanan Pemda Poso terhadap masyarakat Kabupaten Poso. “Bukan hanya sekedar memimpin roda pemerintahan di Kabupaten Poso, tapi kami juga terus berupaya untuk menghasilkan produk-produk pembangunan yang bermanfaat hingga pada akhirnya apa diakui oleh Pemerintah Pusat” ungkap Bupati Darmin.

Baca Juga :  Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Poso TA 2019
Bupati Darmin bersama Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Poso saat meninjau langsung lokasi Pasar Poso terkait dengan Ketahanan Pangan di Poso akibat dampak Covid-19


Di tengah pandemic COVID-19 yang melanda seluruh belahan dunia termasuk bangsa Indonesia dan Kabupaten Poso pada khususnya, Bupati Darmin mengungkapkan bahwa sejumlah program kegiatan Pemerintah Daerah yang menyangkut tentang keberlanjutan pembangunan di Tana Poso ini juga terus diupayakan agar tidak terhenti dengan adanya konsentrasi yang terus disalurkan untuk penanganan pandemic ini. “Adapun proses penilaian PPD 2020 ini telah dilewati oleh Pemda Poso yakni pada tahap 1 yang dimulai pada bulan januari sampai dengan maret 2020 yang selanjutnya membawa Kabupaten Poso dalm 15 besar mewakili Provinsi Sulawesi Tengah untuk kategori Kabupaten dan tahap 2 pada tanggal 1 April 2020 yang dilakukan melalui video conference sehubungan dengan adanya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 dan Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional” jelas Bupati Darmin.

Baca Juga :  Pemda Poso Terima Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja dari Perwakilan BPK RI


Salah satu hal yang selanjutnya menjadi bahan pertimbangan konsentrasi Pemda saat ini yakni terkait dengan isu-isu strategis baik berskala regional, provinsi, nasional, maupun internasional telah dianalisis untuk mendapatkan kerangka kebijakan atas peluang apa yang harus dimanfaatkan dan ancaman apa yang harus diantisipasi. Sehingga rumusan kebijakan inilah yang nantinya akan menjadi prioritas pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Poso ke depannya terkait dengan sejumlah prestasi penghargaan Pemerintah Pusat kepada Pemda Poso sehubungan dengan untuk yang kedua kalinya Kabupaten Poso masuk dalam 10 besar daerah Penghargaan Pembangunan ini.


“Kami bermimpi, tapi kami juga bangun untuk mengerjakan serta mengaktualisasikan kesemuanya itu demi kebehasilan pembangunan di Kabupaten Poso. Keberhasilan ini tentunya sebuah langkah awal bagi Tana Poso untuk bangkit dan maju menuju tanah kebanggan serta mampu menunjukkan kesuksesan di mata luar bahwa Kabupaten Poso juga sejatinya dapat berada pada posisi daerah yang sejajar dengan daerah sukses lainnya dalam membangun masyarakat yang cerdas dan berkualitas” tegas Bupati Darmin. (GP)

KOMENTAR