Poso, PPID – “Pendampingan dan pengawasan terhadap penyaluran dan pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai atau BLT Dana Desa dalam penanganan dampak COVID-19 dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah”. Pernyataan yang keluar dari Sekretariat Kabinet Republik Indonesia di situsnya ini per tanggal 25 April 2020, membawa Bupati Poso Kolonel Marinir (Purn) Darmin Agustinus Sigilipu selaku Kepala Pemerintahan di Daerah untuk mengawal langsung serta memastikan proses penyaluran bantuan tersebut benar-benar sampai di tangan rakyat.


Mengawal serta menyaksikan secara langsung proses penyaluran sejak Kamis 7 Mei 2020 dimulai dari desa Matialemba, Olumokunde dan Masewe Kecamatan Pamona Timur, Desa Maliwuko, Tagolu dan Sintuwu Lemba Kecamatan Lage, Desa Patiwunga dan Sangginora Kecamatan Poso Pesisir Selatan hingga pada Senin siang 11 Mei 2020 di desa Betania, Sa’atu, Lape dan Tiwa’a Kecamatan Poso Pesisir. Kehadiran Bupati Poso Darmin Sigilipu dalam proses penyaluran bantuan tersebut guna mengawal serta memastikan secara langsung bahwa benar hasil verifikasi yang dilakukan oleh Relawan COVID-19 bersama Pemerintah Desa terhadap mekanisme pendataan BLT benar-benar sampai di tangan rakyat secara tepat dan hal ini tentunya pula sudah memenuhi standar mekanisme penyaluran yang salah satunya menyebutkan bahwa hasil verifikasi dokumen pendataan oleh Dinas PMD dan kolaborasi reviuw atau peninjauan kembali oleh Inspektorat Kabupaten Poso yang telah ditanda tangani oleh Kepala Desa selaku Pemerintah Desa yang mengetahui secara jelas kondisi masyarakat di wilayahnya harus dilaporkan kepada Bupati sebagai Kepala Pemerintahan.

Baca Juga :  Pra Evaluasi dan Pembimbingan Penyusunan SAKIP
“Pendampingan dan pengawasan terhadap penyaluran dan pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai atau BLT Dana Desa dalam penanganan dampak COVID-19 dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah”, doc by Octo Humas


Terhitung sejak hari pertama penyaluran yang telah dilakukan di 20 desa ada terdapat 1381 KK yang telah menerima bantuan tersebut, dimana selaku Kepala Pemerintahan di Kabupaten Poso, Ia terus mengingatkan Kepala Desa agar terus memantau para relawan COVID-19 dalam pendataan serta penyaluran bantuan ini sesuai dengan pedoman regulasi yang ada dari KPDT. Hal ini dilakukannya sebagai wujud tanggungjawab besar selaku Pimpinan di daerahnya guna memastikan bahwa bantuan yang diberikan dari Pemerintah Pusat ini benar-benar berjalan dengan baik di Kabupaten Poso.


Salah satu yang menjadi obrolan hangat di media sosial saat ini terkait dengan kehadiran Bupati dalam setiap penyaluran bantuan tersebut yang perlu disikapi secara bijak oleh masyarakat saat ini adalah selaku Kepala Pemerintahan di daerahnya, Bupati Darmin benar-benar menegaskan bahwa Kehadiran Kepala Pemerintahan di setiap penyaluran bantuan tersebut merupakan beban moril selaku Pimpinan di daerah agar memastikan proses penyaluran tersebut benar-benar sampai di tangan rakyat dan secara tepat sasaran. Turun langsung di lapangan menjadikan pola kerjanya Pemerintahan Darmin-Samsuri yang benar-benar tidak hanya menerima laporan dari bawahannya saja, melainkan juga hal ini ditujukan agar dapat mendengar langsung keluh kesah dari masyarakat yang dipimpinnya.

Baca Juga :  Bupati : "Sebagai ASN Harusnya Malu"
Terhitung sejak hari pertama penyaluran yang telah dilakukan di 20 desa ada terdapat 1381 KK yang telah menerima bantuan tersebut, doc by Octo Humas


Terbukti di setiap pertemuan penyaluran bantuan tersebut, Bupati Darmin selalu menyempatkan diri untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat penerima bantuan agar dapat menyampaikan apa yang menjadi keluhan dari masyarakatnya serta juga untuk memberikan informasi-informasi yang baik dan benar terkait dengan Bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat ini. “Adalah hal yang wajar bagi seorang Pimpinan terlebih khusus Kepala Pemerintahan di daerahnya untuk dapat memonitor secara langsung proses penyaluran bantuan tersebut, karena kami juga masyarakat senang bisa bertatap muka dengan Kepala Daerah untuk menyampaikan aspirasi kami” ujar salah seorang Warga di desa Sa’atu Poso Pesisir saat menerima kedatangan Bupati Darmin Sigilipu bersama Inspektur dan Kadis PMD Kabupaten Poso, Senin sore 11 Mei 2020.

Baca Juga :  Wagub Sulteng dan Bupati Poso Kunjungi Perbatasan dan Lokasi Banjir


Selanjutnya, terkait dengan kawalan langsung Bupati Darmin terhadap kinerja Aparatur Pemerintah Desa dalam melakukan pendataan serta penyaluran bantuan ini, Ia pun menambahkan bahwa sesuai dengan arahan dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar yang mengatakan bahwa bila pendataan dilakukan desa dan sinkronisasi data yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, maka tugas dan tanggungjawab pemerintah adalah melakukan pengawalan serta komunikasi dengan Kepala Daerah terkait penyaluran BLT corona dari dana desa. “Pemerintah pusat dan Daerah berbagi tugas bersama untuk pastikan bahwa BLT dana desa tersebut benar-benar diberikan atau disalurkan bagi yang berhak” tegas Bupati Darmin.


Olehnya masyarakat diharapkan lebih cerdas dan bijak dalam menyikapi berbagai isu-isu hangat yang beredar di masyarakat, “Kami selalu berupaya memberikan informasi yang baik dan benar serta melakukan tugas kami dengan penuh tanggung jawab karena ini semua demi keadilan dan kemaslahatan masyarakat di Kabupaten Poso” ungkap Bupati Darmin. (GP)

KOMENTAR