Poso, PPID – Selain Bantuan Tunai Langsung (BLT) DD yang diperuntukkan bagi masyarakat di pedesaan, dalam penanganan dampak COVID-19 ini juga Pemerintah Pusat memberikan Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi masyarakat di wilayah perkotaan yang bersumber dari Kementrian Sosial RI mulai didistribusikan kepada 11.560 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Poso, Kamis siang 15 Mei 2020 bertempat di Halaman Kantor Pos Poso. Disaksikan secara langsung oleh Bupati Poso Kolonel Marinir (Purn) Darmin Agustinus Sigilipu bersama Dandim 1307, Kapolres, Kepala Dinas Sosial dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri Poso, bantuan tunai ini diberikan dengan jumlah Rp 600.000,- setiap bulannya selama 3 (Tiga) bulan yakni April sampai dengan Juni tahun 2020.


Berdasarkan Surat Kemensos RI Nomor : 1735/6/DI.01/04/2020 tanggal 17 April 2020 Perihal Alokasi Pagu Penerima BST untuk Kabupaten Poso sendiri saat ini untuk penyaluran BST tahap I telah diberikan kepada 648 KPM melalui Himpunan Bank Negara (Himbara), untuk Tahap II sejumlah 4.273 KPM melalui PT Pos Indonesia, Tahap III 0 KPM, Tahap IV dengan jumlah 1.427 KPM dan 2.6.89 KPM diperuntukkan bagi tahap V yang kedua tahapan tersebut sama-sama disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Adapun prosedur penyaluran bantuan yang dperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu terdampak COVID-19 ini, oleh Pemerintah Pusat memberikan akses kemudahan penyaluran yakni bagi mereka (masyarakat, red) yang terdeteksi tidak memiliki rekening bank dan Himbara akan disalurkan melalui PT. Pos Indonesia sedangkan bagi masyarakat yang terdeteksi memiliki rekening bank disalurkan melalui BRI dan BNI.

Baca Juga :  Bupati Darmin : Jadilah Penyejuk Dimanapun Berada Serta Terus Berkarya Demi Kebaikan Bersama


Kadis Sosial Kabupaten Poso, Faried Awad, menjelaskan bahwa total BST yang siap disalurkan selang bulan April sejumlah 9037 KPM dengan total KPM yang belum tersalurkan sebanyak 2523 KPM yang nantinya akan disalurkan secara bertahap. Dimana jelasnya lagi bahwa KPM BST ini diprioritaskan pada keluarga yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos serta ada juga yang merupakan usulan dari Pemerintah Daerah non DTKS.


“KPM yang menerima BST ini tidak diperkenankan pada KPM Program Keluarga Harapan (PKH) dan KPM Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) maupun program sembako” terang Kadis Sosial. Sementara itu, Bupati Darmin yang sebelumnya juga turun secara aktif mengawasi proses penyaluran bantuan bagi masyarakat di pedesaan juga terus melakukan pengawasan terhadap proses penyaluran bantuan bagi masyarakat di wilayah perkotaan.

Baca Juga :  Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan


Ia mengatakan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir serta menyangsikan penyaluran bantuan-bantuan tersebut dikarenakan Pemerintah Daerah akan terus mengawasi serta memantau proses penyaluran agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku serta benar-benar sampai di tangan rakyat. “Dengan dampak penanganan COVID-19 ini, Pemerintah Daerah terus berupaya untuk memberikan perhatian yang sama bagi seluruh masyarakat yang ada di seluruh pelosok wilayah Kabupaten Poso” terang Bupati Darmin.


Hal ini dibuktikannya dengan tidak saja hanya memantau penyaluran BLT DD di desa-desa melainkan perhatian yang sama juga diberikan oleh Pemerintah Daerah bagi masyarakat di wilayah perkotaan. “Bahkan pantauan serta pengawasan yang kami lakukan saat ini juga melibatkan dari pihak TNI/Polri dan Kejaksaan Negeri” kata Bupati Darmin. Karena lanjutnya lagi bahwa sesuai dengan Instruksi dari Presiden RI Jokowi yang menyebutkan TNI/Polri siap bahu-membahu kerjasama dengan Pemerintah setempat dalam mengawal distribusi bantuan guna memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat.

Baca Juga :  Menuju Poso Cerdas Ditunjang Guru Yang Cerdas Dan Profesional


Tak hanya itu saja, pengawalan serta pendampingan dalam penyaluran bantuan ini juga mendapat perhatian khusus dari pihak Kejaksaan Agung yang telah berkomitmen selain untuk mendampingi Pemerintah Daerah dalam penggunaan refocusing anggaran juga untuk mendampingi Pemda dalam penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak pandemic COVID-19. Selain merupakan anggota dari Satuan Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Poso, TNI/Polri bersama Kejaksaan juga menunjukkan adanya kolaborasi sinergitas yang baik dengan Pemerintah Daerah dalam penanganan dampak COVID-19 di Kabupaten Poso.


“Kehadiran kami di sini, saya selaku Kepala Pemerintahan, bersama dengan Dandim, Kapolres dan Perwakilan dari Kejaksaan Negeri ini, selain memberikan contoh adanya hubungan sinergitas yang baik juga sebagai bentuk rasa tanggungjawab kami untuk melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan bagi masyarakat” terang Bupati Darmin. Dan tak lupa pula, dalam proses penyaluran bantuan tersebut, tak henti-hentinya Bupati Darmin terus mengingatkan agar dalam proses penyaluran bantuan ini tetap menggunakan prosedur jaga jarak dan menggunakan masker untuk menghindari terjadinya penularan COVID-19. (GP)

KOMENTAR