Poso, PPID – Dengan mempertimbangkan pelaksanaan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Presiden RI Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020 – 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Presiden Jokowi telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 yang ditandatangani pada 27 April 2020.


Untuk Provinsi Sulawesi Tengah sendiri masih terdapat 3 Kabupaten yang masuk dalam kategori daerah tertinggal tahun 2020 – 2024, daerah tersebut yakni Kabupaten Donggala, Tojo Una-una dan Sigi. Sesuai dengan data yang diberikan dalam Perpres ini, menunjukkan bahwa Kabupaten Poso bukanlah daerah kabupaten yang masuk dalam wilayah serta golongan masyarakatnya yang kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.


Setelah pada 30 April 2020 yang lalu, Kabupaten Poso ditetapkan sebagai Kabupaten terbaik ke-2 tingkat nasional dalam Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) yang diumumkan secara virtual oleh Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI, tentunya keberhasilan ini pula yang turut mengangkat Kabupaten Poso keluar dari keterpurukan masa lalu. Berkat kerjasa sama dan koordinasi yang baik di dalam struktur Pemerintah Daerah, tentunya pula kebangkitan Kabupaten Poso bahkan sampai mampu diperhitungkan di tingkat nasional ini juga menurut Bupati Poso Kolonel Marinir (Purn) Darmin Agustinus Sigilipu yang dihubungi via telepon mengakui bahwa juga didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.


“Karena dengan adanya keberpihakan serta kepedulian kita bersama dalam membangun Kabupaten Poso ke arah yang semakin baik ini tentunya pula didasari pada bidang perencanaan, penganggaran serta pelaksanaan yang berkualitas sehingga mampu pula menunjukkan hasil yang tidak kalah bila dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya” kata Bupati Darmin. Adapun suatu daerah ditetapkan sebagai daerah tertinggal tentunya berdasarkan kriteria ; perekonomian masyarakat; sumber daya manusia; sarana dan prasarana; kemampuan keuangan daerah; aksesibilitas; dan karakteristik daerah, bunyi Pasal 2 ayat (1) Perpres tersebut.

Baca Juga :  Penutupan Safari Natal, GKST Mendukung Pemda, Poso Keluar dari Daftar Daerah Tertinggal

Untuk perekonomian masyarakat di Kabupaten Poso sendiri setelah tercatat dalam BPS Sulteng sebagai salah satu Kabupaten yang masuk dalam 5 besar di Provinsi Sulteng sebagai daerah yang paling banyak memberikan kontribusi paling banyak di bidang pertanian, terbukti dengan kerja keras Pemerintah Daerah yang mampu memberikan motivasi serta perhatian khusus dalam meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan di bidang pertanian, yang selanjutnya berhasil meraih peringkat pertama selama 3 tahun berturut-turut dalam pencapaian daerah dengan luas tanam terbesar se-Provinsi Sulteng. Hal ini pula sebelumnya telah didukung pula dengan adanya kunjungan dari Dirjen Pengembangan Kawasan Perdesaan pada beberapa waktu yang lalu, dimana Kabupaten Poso yang dipercayakan untuk melakukan pengembangan desa serta potensi wisata terkait dengan pengoptimalan penggunaan Dana Desa, mendapat pantauan dari Pemerintah Pusat bahwa sejauh ini Kabupaten Poso dinilai mampu menerapkan program kucuran dana tersebut pada kegiatan-kegiatan positif seperti pengelolaan Bumdes yang berkembang dengan sangat baik.

Dari penilaian-penilaian tersebut membawa Pemerintah Daerah dinilai mampu menggerakkan perekonomian masyarakat yang tidak saja hanya dilakukan di wilayah perkotaan seperti Kota Poso dan Tentena dengan dibangunnya berbagai fasilitas-fasilitas public dan pengembangan kepariwisataan, namun juga mampu menggerakan perekonomian di wilayah pedesaan. Sedangkan salah satu pengembangan krusial yang disorot tajam oleh Pemerintah Pusat dan merupakan salah satu criteria penilaian lolosnya Kabupaten Poso yang tidak lagi masuk dalam daerah tertinggal yakni adanya peningkatan Sumber Daya Manusia itu sendiri.

Baca Juga :  Bekerjasama Mencari Solusi Pencegahan & Penanggulangan Peredaran Narkoba

Dimana menyebutkan bahwa Pemda Poso mampu menciptakan inovasi-inovasi baru yang terbukti diakui oleh Pemerintah Pusat dan salah satunya yakni inovasi yang berhasil membawa Kabupaten Poso dalam posisi Kabupaten Terbaik ke-2 di Tingkat Nasional pada PPD yaitu Mobago Schisto dengan melibatkan masyarakat dalam upaya pengendalian penyakit ini. Tak hanya itu saja, salah satu inovasi yang paling mendasar dalam peningkatan SDM di wilayah Kabupaten Poso yakni dimana Pemda Poso yang juga terus melakukan perbaikan serta perubahan-perubahan dalam menjalankan roda pemerintahannya berupaya melibatkan langsung masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang tersinergi dari desa hingga ke Kota dengan pelibatan masyarakat dalam diskusi bersama merencanakan pembangunan di wilayahnya masing-masing dalam Mogombo Lipu.


Pemerintah Pusat juga sesuai Perpres tersebut menyebutkan bahwa penetapan Daerah Tertinggal yang dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara nasional ini berdasarkan kriteria, indikator, dan sub indikator ketertinggalan daerah sebagaimana dimaksud berdasarkan usulan Menteri dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait dan Pemerintah Daerah. Hal ini dilakukan sesuai dengan adanya pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah kabupaten; atau upaya mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam sehingga dipandang perlu Presiden menetapkan Daerah Tertinggal baru secara berkala 5 tahun sekali.


Hal yang semestinya patut dibanggakan serta diapresiasi bersama oleh seluruh komponen masyarakat bahwa sejauh ini Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai upaya pembangunan di tengah segala situasi dan kondisi yang juga harus dipenuhi yakni salah satunya pemenuhan kebutuhan masyarakat baik dari segi pembangunan secara fisik meliputi sarana dan prasarana, penanggulangan berbagai macam bencana serta maraknya isu-isu hangat yang beredar di tengah masyarakat dan harus segera ditanggulangi, tidak menjadikan Pemerintah Daerah lemah dalam keseriusannya menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat. Yang perlu disikapi bersama secara bijak oleh masyarakat adalah pemahaman yang jelas terkait dengan munculnya penyebaran penggiringan-penggiringan opini data kemiskinan yang keakuratannya malah membingungkan serta tidak mencerdaskan masyarakat.

Baca Juga :  Penutupan HUT Kota Poso Ke-125 Tahun, Refleksi Kota Tertua di Sulawesi Tengah


Dan sesuai dengan Perpres tersebut dalam Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal melakukan evaluasi terhadap Daerah Tertinggal secara berkala sesuai dengan jangka waktu perencanaan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Sejak ditanda tanganinya Perpres yang mulai berlaku sejak tanggal 29 April 2020 tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 7 Perpres Nomor 63 Tahun 2020 yang diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Pemerintah selalu mengupayakan adanya informasi-informasi yang terbuka serta transparan bagi publik atau masyarakat sehingga masyarakat bisa secara jelas mengetahui dan paham benar tentang system penilaian dan evaluasi yang terus dilakukan oleh Pemerintah.


“Sejatinya keberhasilan yang telah diraih oleh Pemerintah Daerah saat ini untuk mengangkat kembali Kabupaten Poso hingga pada tahap seperti sekarang ini, bukanlah perjuangan yang mudah, melainkan dibutuhkan kerja keras dan kerja cerdas serta koordinasi yang terus dilakukan oleh seluruh jajaran Pemerintah Daerah. Karena kami bekerja bukan untuk siapa-siapa, melainkan untuk masyarakat Kabupaten Poso” ungkap Bupati Darmin merendah. (GP)

KOMENTAR