Kawende, PPID – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang sebelumnya telah resmi mengubah alokasi anggaran dana desa menjadi Bantuan Sosial (Bansos) berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini merupakan kegiatan penanganan dampak virus Corona yang memberikan efek negatif terhadap perekonomian. Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa yang digunakan untuk BLT dimana dana ini bersumber dari dana desa selanjutnya digunakan untuk mengurangi dampak ekonomi akibat wabah virus Corona di daerah pedesaan.


Pemerintah Daerah Kabupaten Poso yang selalu mengawal serta mengawasi proses penyaluran bantuan tersebut di desa-desa, tak henti-hentinya selalu mensosialisasikan serta memberikan informasi terkait dengan bantuan tersebut kepada masyarakat sebelum proses penyaluran dimulai. Tujuannya adalah selain untuk mencerdaskan masyarakat juga membuktikan bahwa kerja nyata dari Pemerintah Daerah Kabupaten Poso yang dipimpin oleh Bupati Poso Kolonel Marinir (Purn) Darmin Agustinus Sigilipu bersama Wakil Bupati Poso Ir. Samsuri, M.Si ini bukan hanya pelaksanaan seremonial semata dalam penyerahan bantuan tersebut melainkan selalu berupaya untuk memberikan informasi yang benar kepada masyarakat.

Baca Juga :  Perayaan HUT Kota Poso Ke-123


Selasa, 19 Mei 2020, dimulai dari desa Kawende Kecamatan Poso Pesisir Utara, Pemerintah Daerah Kabupaten Poso yang terus melakukan pemantauan serta pengawasan terhadap penyaluran bantuan ini kembali menyaksikan penyaluran bantuan bagi keluarga yang tidak mampu serta tidak terdaftar dalam penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Prakerja kepada 448 KK di wilayah Poso Pesisir Utara. Bupati Darmin Sigilipu yang terus mengawal proses penyaluran di wilayah Kabupaten Poso dalam arahan singkatnya menjelaskan bahwa APBDes yang sudah ditetapkan setelah itu baru dapat diproses untuk penyaluran BLT.


“Bagi desa yang dalam APBDes belum menganggarkan dana BLT, maka ditetapkan Peraturan Kepala Desa (Perkades) untuk pergeseran anggaran dari anggaran lain ke dana BLT” jelas Bupati Darmin. Hal ini pula seraya menjawab pertanyaan dari sejumlah masyarakat yang terus mempertanyakan kapan penyaluran bantuan di desanya. (GP)

KOMENTAR