Peura, PPID – “Rata rata kendala yang dihadapi sebuah desa mengapa sampai dengan saat ini masih ada beberapa desa yang belum tersalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dikarenakan belum adanya ketentuan dana desa yang dicantumkan dalam program BLT pada anggaran desanya. Karena BLT desa merupakan (program) baru, sehingga Pemerintah Desa yang sudah menetapkan APBDes-nya akhirnya kembali merubah karena harus menganggarkan BLT desa,” jelas Bupati Poso Kolonel Marinir (Purn) Darmin Agustinus Sigilipu sebelum menyaksikan penyerahan BLT DD di desa Peura dan Dulumai Kecamatan Pamona Puselemba, Jumat sore 22 Mei 2020.

Masyarakat Desa Peura sebagian sudah menerima Bantuan lainnya dari Pemerintah Pusat, doc by Octo Humas


“APBDes yang belum ditetapkan, dirombak kembali untuk mencari pos anggaran yang bisa dialihkan alokasinya untuk dana BLT. Ini yang perlu masyarakat ketahui bersama, jadi selaku Pemerintah Kabupaten, kami akan tetap terus memantau serta mengawasi proses penyaluran bantuan ini kepada masyarakat agar semua dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa” tegas Bupati Darmin Sigilipu di hadapan masyarakat yang juga dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Poso, Kepala Dinas PMD dan Inspektur Inspektorat bersama Muspika Pamona Puselemba.

Baca Juga :  Upacara Peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI Ke-74 di Kabupaten Poso


Sebelumnya juga Kepala Desa Peura dalam laporan singkatnya menjelaskan bahwa saat ini untuk desa Peura juga hanya terdapat 83 KK yang menerima bantuan tersebut dikarenakan masyarakat lainnya yang sudah mendapatkan jatah bantuan berupa PKH, Bansos maupun Sembako lainnya dari Pemerintah sehingga tidak ada lagi tumpang tindih nama dalam penyaluran berbagai bantuan dari Pemerintah.

Penyaluran BLT DD bagi Desa Peura dan Dulumai, Jumat 22 Mei 2020, doc by Octo Humas


Penyaluran bantuan kali ini juga dilakukan kepada 32 KK Desa Dulumai, “Kendalanya memang proses (penganggaran) yang berubah, dan masih ada sekitar 50 desa lagi yang belum tersalurkan dikarenakan harus memenuhi sejumlah persyaratan baik itu dimulai dari Musyawarah Desa, realokasi penggunaan Dana Desa dimana kepala desa menetapkan peraturan desa mengenai perubahan APBDes dan menyerahkannya ke KPPN” jelas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Poso, Lusiana Sigilipu.

Baca Juga :  Upacara Penutupan Perkemahan Bakti Pramuka Penggalang Penegak se-Kabupaten Poso dan Kemah Temu Saka Wira Kartika Tahun 2018


Ia menjelaskan bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (DD) ini belum seluruhnya tersalurkan juga diakibatkan karena data calon penerima di desa masih diverifikasi agar penyalurannya tidak tumpang tindih dengan Bantuan Sosial (Bansos) lainnya. Adapun bagi desa yang sudah mencairkan BLT tahap satu lanjutnya lagi bahwa Pemerintah Desa (Pemdes) cukup membuat berita acara sesuai pagu anggarannya untuk disesuaikan di perubahan APBDes. (GP)

KOMENTAR