Poso, PPID – Menyikapi situasi perkembangan penanganan COVID-19 di Kabupaten Poso dan kebijakan-kebijakan baru yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat, Bupati Poso Kolonel Marinir (Purn) Darmin Agustinus Sigilipu mengambil langkah cepat dengan mengumpulkan semua jajarannya dalam Rapat bersama Jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Poso terkait dengan langkah-langkah yang akan diambil sehubungan dengan pelaksanaan aturan-aturan “New Normal” dari Pemerintah Pusat, Senin 8 Juni 2020 bertempat di Ruang Pogombo Kantor Bupati Poso. Selain Jajaran Pemda Poso, rapat yang juga dihadiri oleh Perwakilan TNI/Polri selaku bagian dari Satuan Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Poso ini bertujuan untuk menyepakati bersama langkah yang akan diambil terkait dengan menyesuaikan beberapa kebijakan-kebijakan baru dari Pemerintah Pusat tersebut dengan situasi dan kondisi yang terjadi di daerah.

Baca Juga :  Prestasi Lurah Tegalrejo dan Camat Pampus, Bupati : Potong TPP 25% bagi ASN yang Tidak Ikut Apel


Bupati Darmin menegaskan agar semua jajarannya bekerja keras dan tidak bosan-bosannya memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tetap terus menerapkan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat serta menjadi contoh sebagai Aparatur yang baik dalam menjalankan berbagai aturan maupun regulasi penerapan New Normal di Kabupaten Poso, “Jangan hanya karena status daerah yang mungkin sudah turun sehingga membuat kita lengah dan tidak lagi menerapkan atau konsisten dalam menjalani pola hidup bersih dan sehat di lingkungan kita masing-masing” ujar Bupati Darmin. Sedangkan untuk pelaksanaan aturan-aturan “New Normal” yang telah diberlakukan oleh Pemerintah Pusat ini sendiri menurut Kadis Kesehatan dr. Taufan Karwur mengatakan bahwa sejatinya Kabupaten Poso belum siap melakukan New Normal dikarenakan masih ada beberapa peraturan yang harus dipenuhi seperti daerah harus memiliki bukti bahwa penularan Covid-19 telah bisa dikendalikan dengan mengacu pada angka reproduksi (R0), situasi bisa dikatakan terkendali bila angka R0 di bawah 1.

Baca Juga :  Wabup : "Bentuk Kepedulian Pemda terhadap Program Desa tanpa membeda-bedakan"
Rapat Pemda Poso bersama TNI/Polri menghadapi persiapan “New Normal”, doc by Adhit Humas


Di samping itu, Kabupaten Poso lanjutnya lagi harus memiliki sistem kesehatan yang sekiranya sudah mampu melakukan identifikasi, isolasi, pengujian, pelacakan kontak, hingga melakukan karantina orang yang terinfeksi dimana sistem kesehatan ini mencakup rumah sakit hingga peralatan medis. Tak hanya itu saja, Pemda juga harus mampu menetapkan langkah-langkah pencegahan di lingkungan kerja yang meliputi penerapan jaga jarak fisik, ketersediaan fasilitas cuci tangan, dan penerapan etika pernapasan seperti penggunaan masker.


Terkait dengan penggunaan kembali rumah ibadah, Bupati Darmin yang didampingi Sekretaris Daerah dan Inspektur Inspektorat Kabupaten Poso mengatakan bahwa rencananya pada besok hari (Selasa, 9/6/2020) akan mengundang semua tokoh-tokoh agama dan masyarakat guna membicarakan bersama terkait dengan regulasi baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. “Hal ini kami lakukan juga mengingat bahwa kesepakatan serta keputusan-keputusan yang akan diambil oleh Pemerintah itu nantinya telah dibicarakan bersama serta atas dasar pertimbangan dari tokoh-tokoh masyarakat dan agama” kata Bupati Darmin.

Baca Juga :  LKPJ Bupati Poso Tahun Anggaran 2018


Menanggapi tentang penyesuaian permintaan pelaksanaan Rapid tes dengan pelaku perjalanan dari dan akan keluar Kabupaten Poso, Bupati Darmin mengatakan bahwa Rapid Tes digratiskan khusus bagi masyarakat yang kurang mampu serta para pelajar dengan syarat membawa Surat Keterangan Tanda Tidak Mampu dari Kelurahan setempat serta bagi pelajar/mahasiswa membawa Surat Keterangan dari sekolah/universitasnya masing-masing. (GP)

KOMENTAR