Poso, PPID –Menindaklanjuti pertemuan sebelumnya (Senin, 8/6/2020) yang dipimpin oleh Bupati Poso Kolonel Marinir (Purn) Darmin Agustinus Sigilipu bersama Jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Poso dan Perwakilan TNI/Polri selaku bagian dari Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Poso, Selasa 9 Juni 2020, kembali dilaksanakan pertemuan Pemda Poso bersama Tokoh-Tokoh Agama dan Masyarakat menyikapi penggunaan kembali Rumah Ibadah di Kabupaten Poso terkait dengan perkembangan situasi penanganan COVID-19. Didampingi Wakil Bupati Poso, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah Kabupaten Poso, kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Umum Majelis Sinode GKST, Ketua MUI, Pengurus Komda Alkhairat, Kepala Kantor Kementrian Agama, Perwakilan TNI/Polri dan OPD terkait.


Mengawali pertemuannya, Bupati Darmin yang sangat concern terhadap situasi perkembangan penanganan COVID-19 di Kabupaten Poso ini kembali mengajak para Tokoh-Tokoh Agama dan Masyarakat agar secara bersama-sama terus menghimbau serta tak henti-hentinya menyampaikan kepada masyarakat untuk tetap menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Pembahasan tentang digunakannya kembali rumah-rumah ibadah di Kabupaten Poso ini merupakan isu yang sangat sensitif sehingga menurut Bupati Darmin selaku Kepala Daerah diperlukannyalah pembahasan bersama para Tokoh Agama dan Masyarakat dengan pertimbangan segala pandangan maupun pendapat masukan dari para tokoh ini ikut membawa aspirasi masyarakat yang juga tentunya pula didasari pada pola-pola pikir dari sisi keagamaan.

Baca Juga :  HUT Desa Pendolo Ke- 109, Budaya Sebagai Perekat Abadi
Ketua MUI Poso H. Arifin Tuamaka, doc by Octo Humas


Baik dari perwakilan Umat Kristen Pdt. Jetroson Rense, M. Th dan Umat Muslim H. Arifin Tuamaka memiliki pandangan yang sama dengan menyampaikan terima kasih serta apresiasi kepada Pemda Poso yang sering turun mensosialisasikan bahaya COVID-19 kepada masyarakat. “Pada dasarnya, kami dari Gereja Kristen Sulawesi Tengah sepenuhnya mendukung apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19” ujar Pdt. Jetroson Rense.


Pertemuan tersebut menghasilkan keputusan berupa Surat Edaran himbauan Bupati Poso terkait dengan Tindak Lanjut Penanganan Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Kabupaten Poso sebagai tindak lanjut dari Keputusan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penganggulangan COVID-19 dan SE Menteri Kesehatan RI Nomor HK 02.02/Menkes/56 Tahun 2020 sebagai tindak lanjut dari WHO. Adapun SE Himbauan Bupati Poso tersebut salah satu pointnya menyebutkan tentang kegiatan keagamaan inti dan sosial di Rumah Ibadah untuk selalu merujuk atau berpedoman pada SE Menteri Agama RI Nomor : SE. 15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan kegiatan keagamaan di Rumah Ibadah dalam mewujudkan masyarakat produktif dan aman dalam masa pandemic COVID-19.

Baca Juga :  Wakil Bupati Menerima Kunjungan Mahasiswa Gorontalo
Ketua Umum Majelis Sinode GKST Pdt. Jetroson Rense, M.Th, doc by Octo Humas


Dimana salah satu point dalam SE Menteri Agama RI tersebut menyebutkan bahwa penyelenggaraan kegiatan berjemaah / kolektif harus didasarkan pada fakta lapangan serta angka R-Naught/ RO dan angka Effective Reproduction Number / RT dimana kawasan / lingkungan Rumah Ibadah tersebut harus berada pada kondisi yang aman dari COVID-19. Dalam artian Rumah Ibadah tersebut harus memiliki Surat Keterangan Aman COVID-19 dari Ketua Gugus Tugas Provinsi/ Kabupaten/ Kota/ Kecamatan sesuai dengan tingkatan wilayah dimana rumah ibadah tersebut berada dan apabila dalam perkembangannya timbul kasus penularan maupun ditemukan adanya ketidaktaatan terhadap protokol yang telah ditetapkan maka surat keterangan tersebut akan dicabut.


Bupati Darmin pun mengatakan bahwa penggunaan kembali Rumah Ibadah tersebut, sesuai dengan hasil pertemuan (Pemda Poso bersama Para Tokoh Agama dan Masyarakat, red) menyepakati mengikuti SE dari Menteri Agama RI dengan kewajiban yang harus dipenuhi salah satunya berupa penyediaan tempat-tempat cuci tangan/ sabun / hand sanitizer di depan-depan pintu masuk / keluar rumah ibadah serta menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai / kursi. Bupati Darmin pun menginstruksikan kepada Dinas Kesehatan agar juga memfasilitasi rumah-rumah Ibadah dengan penyemprotan disinfektan.

Baca Juga :  Peletakan Batu Pertama Pembangunan Pastori Klasis Poso Pesisir & Pertemuan Jaringan Kerja Pemuda GKST


“Apa yang Pemerintah Daerah upayakan bersama tentunya pula dengan menimbang segala kemungkinan situasi yang terjadi dengan selalu melibatkan para Tokoh Agama dan Masyarakat dalam pengambilan setiap keputusan yang berhubungan dengan kemaslahatan umat beragama di Kabupaten Poso” ujar Bupati Darmin. Pertemuan atas inisiasi dari Bupati Darmin selaku Kepala Daerah ini sejatinya merupakan langkah pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sesuai dengan pengamalan isi Sila ke-4 Pancasila dengan lebih memprioritaskan kebutuhan jasmani maupun rohani masyarakat Bumi Sintuwu Maroso. (GP)

KOMENTAR