Labuadago, PPID – “Apresiasi kami kepada Bapak Bupati selaku Kepala Daerah, bahwa dalam pantauan kami, walaupun saya secara langsung juga jarang hadir bersama-sama dengan Bupati Poso dalam memantau secara langsung proses penyaluran bantuan dari Pemerintah Pusat ini, namun satu hal menarik yakni Bupati Poso mau untuk terjun langsung dan begitu getol-getolnya atau sangat semangat dalam memantau serta mengawal langsung proses penyaluran BLT DD ini” ungkap Ketua DPRD Kabupaten Poso, Sesi Kristina Mapeda, SH, MH di awal sambutannya pada Penyaluran BLT DD di desa Labuadago Kecamatan Lage, Selasa 9 Juni 2020.


Penyaluran BLT DD yang terus dipantau oleh Bupati Poso Kolonel Marinir (Purn) Darmin Agustinus Sigilipu di sejumlah wilayah Kabupaten Poso ini mendapat apresiasi dari Ketua DPRD, dimana pada kesempatan tersebut juga, Ketua DPRD mengatakan bahwa kehadirannya pada saat itu guna mengawasi kinerja dari Pemerintah Daerah maupun Desa apakah memang sudah benar-benar mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

Baca Juga :  Bupati Poso Puji Kreativitas Anak-anak Muda Poso


Proses pemantauan serta pengawasan yang dilakukan dalam penyaluran BLT DD yang dilakukan di Desa Labuadago dan Desa Watuawu Kecamatan Lage ini secara berturut-turut disaksikan oleh Ketua DPRD bersama Bupati Poso seraya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang prosedur penetapan penerima bantuan dan juga tak henti-hentinya mensosialisasikan COVID-19 kepada masyarakat di wilayah pedesaan. Untuk Desa Labuadago sendiri memberikan bantuan kepada 108 KK dan 175 KK penerima di Desa Watuawu, dimana dalam penyaluran bantuan ini juga selalu diikuti oleh Kepala Dinas PMD selaku Leading Sektor, Inspektorat Kabupaten Poso selaku Pengawas Internal dan Unsur Muspika Kecamatan.


“Jangan ada Kepala Desa saya yang bermasalah atau bahkan salah prosedur dalam penetapan maupun penyaluran bantuan ini, sehingga di setiap pantauan ini, saya selalu mengecheck apakah ada Tim Gugus Tugas COVID Desa yang dibentuk, berapa kali pelaksanaan Musyawarah Desa maupun Perkades yang telah dibuat” ujar Bupati Darmin di hadapan masyarakat untuk memastikan pelaksanaannya sudah sesuai prosedur. Karena lanjutnya lagi, bahwa untuk memastikan bahwa Pemerintah Desa benar-benar bekerja dengan baik, selaku Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menegur bahkan mengingatkan Pemerintah Desanya agar tidak main-main dalam prosedur penetapan penerima maupun dalam penyalurannya. (GP)

KOMENTAR