Poso, PPID – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Poso Masa Persidangan II, Kamis 11 Juni 2020, bertempat di Banua Mpogombo Siwagi Lemba DPRD Poso, dihadiri langsung oleh Bupati Poso Kolonel Marinir (Purn) Darmin Agustinus Sigilipu, Sekretaris Daerah dan 18 orang anggota DPRD Poso. Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Poso terhadap Ranperda Kabupaten Poso tentang Perubahan Ke-3 atas Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sekaligus Penandatanganan Persetujuan bersama antara Bupati Poso dengan DPRD terhadap Ranperda ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sesi Kristina Mapeda, SH, MH.


Dalam penyampaian Fraksi Demokrat mengungkapkan bahwa dengan adanya Retribusi Jasa Usaha ini diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di bidang pertanian pada sub sektor peternakan dan kesehatan hewan serta mengharapkan juga dibukanya UPT Laboratorium Kesehatan Hewan dan dibangun Pos Kesehatan Hewan di beberapa wilayah. Fraksi ini juga menyebutkan bahwa penyempurnaan Ranperda ini dalam rangka penyeragaman serta mengikuti perkembangan dunia usaha sehingga pemungutan Retribusi Jasa Usaha lebih optimal dan efektif dalam rangka meningkatkan PAD.

Baca Juga :  Sosialisasi Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik, Inovasi Administrasi Negara (INAGARA) dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (LAPOR-SP4N)
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Poso Masa Persidangan II, Kamis 11 Juni 2020, bertempat di Banua Mpogombo Siwagi Lemba DPRD Poso, doc by Octo Humas


Sementara itu pandangan dari Fraksi PDI Perjuangan menyebutkan bahwa Ranperda ini merupakan langkah maju dan strategis yang dilakukan oleh Pemda dalam usaha meningkatkan Retribusi Daerah untuk tujuan peningkatan PAD sehingga pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dengan baik sesuai dengan visi misi Pemda Poso. Oleh karena dinilainya banyak potensi pada sektor pertanian, perikanan dan pariwisata yang perlu dikembangkan sehingga Fraksi ini pun berharap agar dinas terkait dapat lebih intensif dalam berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat.


Senada dengan Fraksi Demokrat, Nasdem pun menekankan agar pengembangan potensi sumber daya pertanian segera digenjot demi menjaga ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Poso serta menjadi objek baru retribusi daerah. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Poso Masa Persidangan II ini pun diakhiri dengan penandatangan Persetujuan bersama antara Bupati Poso dengan DPRD dimana sebelumnya, semua fraksi menyatakan setuju dan menerima Ranperda ini dengan tentunya memperhatikan segala pertimbangan dan catatan-catatan dari penyampaian di tiap fraksi demi mendukung pelaksanaan Perda secara maksimal. (GP)

KOMENTAR