Poso, PPID – Kabupaten Poso raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 2 tahun berturut-turut, hal ini diumumkan oleh Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sulawesi Tengah dalam Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2019 secara virtual bertempat di Ruang Pogombo Kantor Bupati Poso, Jumat pagi 12 June 2020. Penyerahan Laporan yang dihadiri oleh Bupati Poso, Ketua dan Wakil Ketua II DPRD, Wakil Bupati Poso, Sekretaris Daerah, Inspektorat dan BKAD Kabupaten Poso ini mendapat sambutan tepuk tangan yang meriah saat Muhaimin, SH, M.Si mengumumkan LHP LKPD Kabupaten Poso Tahun 2019 yang mendapat Opini WTP.


Dalam sambutannya Kepala Perwakilan BPK Sulteng mengatakan bahwa adapun dasar pemeriksaan yang dilakukan terhadap Laporan Keuangan Pemda ini mengacu pada Pasal 17 UU 15/2004 yang menyebutkan bahwa BPK menyerahkan LHP LKPD kepada DPRD dan Pimpinan Entitas selambatnya 2 bulan setelah menerima LKPD serta Pasal 31 UU 17/2003 yang menyebutkan LHP LKPD diajukan sebagai Ranperda tentang pertanggungjawaban APBD. Lanjutnya lagi bahwa dalam perumusan Opini LKPD ini diukur pada dasar kriteria kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ; efektivitas system pengendalian internal ; penerapan standar akuntansi pemerintahan ; serta pengungkapan yang cukup.

Baca Juga :  Penerapan Aplikasi Manajemen Kinerja ASN di Kabupaten Poso
Penandatangan Berita Acara LHP LKPD Tahun 2019 oleh Bupati Poso dan Ketua DPRD Kabupaten Poso, doc by Octo Humas


“Opini yang diberikan ini merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam LKPD dimana hal ini menunjukkan komitmen Pemda terhadap Laporan Keuangan yang disajikan secara berkualitas” ungkap Muhaimin. Sementara itu Sesi Kristina Mapeda, SH, MH mewakili Ketua DPRD di 3 wilayah yang saat itu menerima LHP (Palu, Poso dan Banggai Laut, red) mengapresiasi kerja bersama masing-masing Pemerintah Daerah bersama Perwakilan BPK Sulteng yang telah terjalin dengan baik selama ini terlebih khusus bagi Pemda Kabupaten Poso yang juga benar-benar serius dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip akuntansi dalam LKPD.


“DPRD Kabupaten Poso melihat sendiri bahwa kinerja Pemerintah Daerah selama ini dipandang cukup memuaskan. Apapun opini yang diberikan BPK kepada Pemda Poso tidak lain bertujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja agar semakin efektif dan efisien sesuai dengan visi dan misi Pemda Poso yang pada akhirnya nanti diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup di segala bidang bagi masyarakat Kabupaten Poso” kata Sesi Mapeda.

Baca Juga :  Upaya "Penyehatan" PDAM Poso
Pemberian Pernyataan Profesional kepada Pemda Poso atas LHP LKPD Tahun 2019 dari Perwakilan BPK Sulteng, doc by Octo Humas


Seusai Vidcon bersama dengan Perwakilan BPK Sulteng dan 2 Pemda Kota dan Kabupaten lainnya, Bupati Poso Kolonel Marinir (Purn) Darmin Agustinus Sigilipu pun tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih serta apresiasi yang tinggi kepada semua jajaran Pemda Poso yang telah bekerja keras serta bekerja cerdas sama dalam mengupayakan Laporan Keuangan yang berkualitas. “Terlebih khusus kepada BKAD dan Inspektorat Kabupaten Poso yang selama ini telah mendampingi bahkan memfasilitasi semua jajaran OPD dalam menyusun laporan keuangannya masing-masing secara professional sesuai dengan standard akuntansi pemerintahan” ujar Bupati Darmin.


Ia pun menambahkan bahwa hasil yang diterima oleh Kabupaten Poso saat ini hendaknya tidak menjadikan Pemda berpuas diri melainkan juga sebagai bahan evaluasi ke depannya karena masih banyak lagi hal-hal yang harus diperbaiki, “Ini menjadi pelajaran serta evaluasi kita bersama sehingga di tahun-tahun mendatang nantinya kita dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan yang telah terjadi di tahun-tahun sebelumnya dan Kabupaten Poso diharapkan menjadi semakin lebih baik lagi di tahun-tahun yang akan datang” ujar Bupati Darmin.

Baca Juga :  Poso Berbenah, Peningkatan Penyelesaian Temuan di Tingkat OPD
Penyampaian LHP LKPD Tahun 2019 oleh Perwakilan BPK Sulteng yang dilakukan secara daring, doc by Octo Humas


Senada dengan Bupati Poso, Wabup Samsuri pun ikut memberikan penguatan serta rasa kebanggaannya atas prestasi yang telah ditorehkan oleh jajaran Pemda Poso selama 2 tahun berturut-turut yang berhasil mendapatkan Opini WTP. “Seraya juga saya terus mengingatkan kepada kita semua agar tetap terus konsisten dalam melakukan serta melaksanakan semua pekerjaan sesuai dengan juknis yang telah ditetapkan, sehingga apa yang dilakukan maupun hasilnya nanti pun juga telah sesuai dengan jalur atau prosedur yang ada” ungkap Wabup Samsuri.


Pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern ini pun ditandai dengan penandatanganan Berita Acara oleh Bupati Poso dan Ketua DPRD Kabupaten Poso yang disaksikan secara virtual oleh Perwakilan BPK Sulteng dan 2 Pemda lainnya yang menerima Opini yang sama. (GP)

KOMENTAR