Poso, PPID – Rapat Koordinasi dalam rangka penegakan hukum pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 dalam masa Pandemi Covid-19 dilaksanakan melalui Video Conference bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Menkopolhukam) Mahfud MD, bertempat di Ruang Pogombo Kantor Bupati Poso, Jumat sore 18 September 2020. Diikuti oleh Bupati Poso, Wakil Bupati Poso, Perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Sekda serta Kaban Kesbang Pol Kabupaten Poso, rakor ini diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Menkopolhukam).

Rakor yang diwajibkan untuk diikuti oleh setiap kabupaten dan kota ini juga mendapat pengarahan dari pusat seperti Menkopolhukam, Kapolri, Mendagri, Kejaksaan Agung, BNPB, dan Panglima TNI. Dimana inti dari rakor tersebut membahas tentang pelaksanaan protokol kesehataan pada tahapan pemilu yang diantaranya menyebutkan bahwa ada beberapa titik rawan yang berpotensi rawan untuk menjadi perhatian, yakni pada tanggal 23 September 2020.

Baca Juga :  Menyikapi Situasi Terkini, Bupati Darmin Gelar Pertemuan Dengan Tokoh Masyarakat

Mahfud lebih menjelaskan bahwa rakorsus ini bersifat lebih mengingatkan tentang langkah-langkah antisipatif sesudah masuk tanggal 23, 24, 26 hingga tanggal 9 Desember. Ia juga mengingatkan bahwa perlu adanya penekanan sebelum tanggal 23 September agar daerah-daerah yang belum mengadakan rakor dapat segera menyelenggarakan rakor dan dilaporkan ke pusat, baik KPU dan Mendagri terutama dalam rangka menghindari kerumunan orang.

Bupati Poso Kolonel Marinir (Purn) Darmin Agustinus Sigilipu yang ditemui seusai pelaksanaan Vidcon tersebut mengatakan bahwa untuk memutus mata rantai penyebaran maupun mencegah terjadinya penyebaran wabah virus corona di Kabupaten Poso, Pemerintah Daerah akan bersinergi dengan semua pihak untuk memastikan program pendisplinan terutama dalam kegiatan pemilihan kepala daerah (Pilkada). “Karena memang pekerjaan ini tidak bisa dikerjakan oleh Penyelenggara Pemilu sendiri melainkan harus didukung oleh semua pihak, sehingga selaku Pemerintah Daerah, kami akan berupaya menggerakan semua stakeholder terkait lainnya untuk dapat mensosialisasikan protocol kesehatan dalam proses pelaksanaan tahapan pilkada ini, diantaranya seperti sosialisasi lewat siaran Tv Kabel, Radio-Radio maupun lewat medsos” ujar Bupati Darmin.

Baca Juga :  Bupati Darmin Melaunching Desa Sadar Kerukunan dan Meresmikan Tugu FKUB

Dalam kepemimpinan seorang Kepala Daerah mengatur serta menjalin hubungan yang baik dengan semua pihak memang sangat diperlukan demi terlaksananya semua program-program yang sudah diturunkan dari pusat ke daerah-daerah, hal ini pula kembali ditunjukan dalam Pemerintahan Darmin-Samsuri yang bekerjasama serta memiliki hubungan kolaboratif yang baik dengan semua pihak sehingga kelancaran pembangunan di Kabupaten Poso selama ini terlihat dengan jelas. (GP)

KOMENTAR