Bupati Poso Hadiri Rakornas TPAKD 2026, Perkuat Akses Keuangan untuk Kesejahteraan Masyarakat
Oleh :
Muhammad Husni
Jakarta, IKP Kominfosandi – Bupati Poso dr. Verna G.M. Inkiriwang, M.PSDM menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 yang berlangsung di Grand Ballroom Convention JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Rakornas tahun ini mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia”. Kegiatan tersebut mempertemukan para gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia untuk memperkuat koordinasi dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
Agenda utama Rakornas meliputi sinkronisasi program kerja percepatan akses keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta penyampaian arah strategis program TPAKD untuk tahun 2027. Kegiatan ini juga menjadi wadah koordinasi lintas lembaga yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mendorong perluasan akses keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.
Dalam kegiatan tersebut, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto turut hadir untuk memberikan arahan kepada para kepala daerah selaku Pengarah TPAKD di wilayah masing-masing. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengapresiasi terbentuknya TPAKD di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia pada akhir 2024. Kepala Negara menilai pembentukan kelembagaan tersebut sebagai pencapaian yang patut dihargai.
“Ini suatu pencapaian kelembagaan yang perlu kita hargai dan kita banggakan,” ujar Presiden.
Presiden Prabowo juga menyampaikan penghargaan kepada para pihak yang berkontribusi dalam membangun TPAKD di seluruh daerah. “Saya menyampaikan penghargaan kepada Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan semua pihak yang telah bekerja membangun kelembagaan ini,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo turut menyoroti keberadaan perwakilan penerima manfaat dari beragam kelompok masyarakat. Kehadiran mereka menggambarkan jangkauan akses keuangan yang menyentuh berbagai sektor pekerjaan dan kegiatan masyarakat.
“Saya juga mendapat laporan ada perwakilan penerima manfaat dari berbagai sektor, dari pengemudi online, petani, nelayan, pedagang, dan juga dari para santri,” kata Prabowo.
Arahan tersebut diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat program perluasan akses keuangan agar masyarakat dan pelaku usaha dapat memperoleh layanan keuangan formal yang sesuai dengan kebutuhan.
Keikutsertaan Bupati Poso dalam Rakornas TPAKD 2026 menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong perluasan akses keuangan. Melalui penguatan program TPAKD, diharapkan semakin banyak masyarakat dan pelaku usaha di Kabupaten Poso yang dapat memanfaatkan layanan keuangan formal untuk mendukung kegiatan ekonomi, mengembangkan usaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah
Terbaru Lainnya
Trending
Kategori
