Poso, IKP Kominfosandi - Badan Anggaran DPR RI bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menggelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Rumah Jabatan Torulemba, Kabupaten Poso, Rabu (29/4/2026). Kegiatan ini mengangkat tema pengawasan DPR RI terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah terkait desa.

Workshop dibuka langsung oleh Bupati Poso, dr. Verna G.M. Inkiriwang, M.PSDM, dan turut dihadiri Wakil Bupati Poso Soeharto Kandar, Anggota DPRD Sulawesi Tengah Henri Kusuma Muhidin, unsur Forkopimda, jajaran Pemerintah Kabupaten Poso, para camat, serta seluruh kepala desa se-Kabupaten Poso.

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar sekaligus Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, H. Muhidin Mohammad Said, S.E., M.B.A., hadir sebagai narasumber dan membawakan materi bertajuk "Pengawasan DPR RI Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang APBN Dan Kebijakan Pemerintah Terkait Desa". Politisi senior asal Dapil Sulawesi Tengah itu menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global yang dipicu oleh perang dan ketegangan geopolitik.

Salah satu langkah konkret yang diambil pemerintah, menurut Muhidin, adalah memastikan harga barang-barang bersubsidi tidak mengalami kenaikan hingga akhir tahun.

"Di tengah situasi global yang tidak menentu akibat perang, pemerintah tetap berkomitmen menjaga harga barang bersubsidi seperti minyak dan gas agar tidak naik sampai Desember nanti. Ini penting untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama masyarakat kecil dan kelompok rentan," tegas Muhidin.

Selain isu subsidi, Muhidin juga menekankan pentingnya memperkuat pembangunan desa sebagai fondasi ketahanan ekonomi nasional. Ia mendorong agar desa tidak lagi dipandang sekadar objek pembangunan, melainkan harus bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi rakyat.

"Pembangunan desa harus menjadi fondasi penting bagi ketahanan ekonomi nasional. Desa bukan lagi sekadar objek pembangunan, tetapi harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi rakyat," katanya.

Selain Muhidin M. Said, workshop ini juga menghadirkan sejumlah narasumber dari instansi pusat. Pimpinan BPKP membawakan materi mengenai "Pengawalan Akuntabilitas Tata Kelola Keuangan Desa Dalam Rangka Peningkatan Kemandirian Desa Yang Berkelanjutan Dan Pemberdayaan Masyarakat", sebagai upaya mendorong pengelolaan dana desa yang lebih transparan dan akuntabel.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah turut hadir memaparkan materi terkait "Mekanisme Penyaluran Dana Desa", memberikan pemahaman teknis kepada para kepala desa mengenai alur dan prosedur penyaluran dana secara resmi.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan materi tentang "Perumusan Dan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pengembangan Ekonomi Dan Investasi Desa", guna mendorong kemandirian ekonomi desa melalui kebijakan yang tepat sasaran.

Dalam sambutannya, Bupati Poso dr. Verna G.M. Inkiriwang menyebut workshop ini sebagai momentum penting bagi para kepala desa, camat, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperdalam pemahaman mengenai mekanisme penyaluran, penggunaan, hingga pertanggungjawaban dana desa.

Bupati Verna menekankan empat poin penting kepada seluruh peserta. Pertama, meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam seluruh tahapan pengelolaan pemerintahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban keuangan. Kedua, memperkuat sinergi dan koordinasi antara pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten sebagai satu kesatuan dalam sistem pembangunan daerah. Ketiga, melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Keempat, menjauhi segala bentuk penyalahgunaan anggaran, karena setiap rupiah yang dikelola merupakan amanah negara dan hak masyarakat.

"Evaluasi bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk memastikan bahwa setiap program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," ujar Bupati Verna.

Ia juga berharap agar seluruh peserta dapat membawa perubahan positif sepulang dari kegiatan ini, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan desa yang semakin tertib secara administratif dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

Acara ditutup dengan sesi diskusi panel dan penyerahan plakat kepada para narasumber.