• Berita
  • Terbaru
dr. Verna GM Inkiriwang, M.PSDM
Bupati Poso
Ir. Suharto Kandar
Wakil Bupati Poso
No Sampul
Hari ini, 22:04
4

Wabup Poso Hadiri Rapat Lisdes, Pemerintah Perkuat Langkah Menuju 100 Persen Desa Berlistrik

Oleh :
Muhammad Husni
Poso, IKP Kominfosandi – Wakil Bupati Poso H. Soeharto Kandar menghadiri Rapat Sinkronisasi Usulan Lokasi Program Listrik Perdesaan (Lisdes) Tahun 2026–2029 yang digelar di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Kamis (24/9/2026). Rapat tersebut berlangsung selama dua hari dan membahas percepatan penyediaan akses listrik bagi desa-desa yang belum terjangkau layanan listrik.
Kegiatan yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tersebut dihadiri Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Ahmad Amiruddin, S.T., M.Sc., Ph.D., Sekretaris Provinsi Sulawesi Tengah, Wali Kota Palu dan para bupati se-Sulawesi Tengah, unsur Forkopimda, jajaran PT PLN (Persero), perangkat daerah lingkup Provinsi Sulawesi Tengah, serta perwakilan Kementerian Kehutanan dan ATR/BPN.
Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Provinsi Sulawesi Tengah Dr. Dra. Novalina, M.M., membacakan sambutan tertulis Gubernur Sulawesi Tengah yang mengapresiasi pelaksanaan rapat sebagai bentuk komitmen bersama dalam mempercepat penyediaan listrik bagi masyarakat perdesaan yang belum terjangkau.
Berdasarkan data yang disampaikan, dari total 2.017 desa di Sulawesi Tengah, sebanyak 1.948 desa telah berlistrik PLN, sementara 69 desa lainnya belum berlistrik. Dengan demikian, rasio desa berlistrik PLN saat ini mencapai 96,58 persen.
“Listrik bukan sekadar fasilitas, melainkan hak dasar yang membuka akses pendidikan, layanan kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.”
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan elektrifikasi desa sebagai salah satu prioritas pembangunan, antara lain melalui fasilitasi penyiapan lahan untuk infrastruktur Lisdes, verifikasi data desa dan dusun yang belum berlistrik, dukungan penyelesaian perizinan kawasan hutan maupun area penggunaan lain, serta memastikan setiap usulan mencerminkan kebutuhan riil masyarakat.
Sementara itu, Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Ahmad Amiruddin menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan rasio desa berlistrik mencapai 100 persen dalam waktu cepat, sementara seluruh rumah tangga ditargetkan telah memperoleh akses listrik 100 persen pada 2029.
Secara nasional, rasio elektrifikasi hingga triwulan II 2026 tercatat 99,85 persen, sedangkan pelanggan yang terlayani langsung oleh PLN mencapai 98,61 persen. Khusus Sulawesi Tengah, rasio elektrifikasi mencapai 99,27 persen, dengan rasio desa berlistrik sebesar 96,579 persen.
Menurut Ahmad, masih terdapat kesenjangan yang perlu segera diselesaikan bersama. Tantangan yang dihadapi semakin kompleks, terutama terkait kondisi geografis, perizinan kawasan dan pendekatan sosial masyarakat. Karena itu, dukungan pemerintah daerah dinilai penting dalam mempercepat penyelesaian desa-desa yang belum berlistrik.
Untuk menjangkau wilayah tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah pendekatan, mulai dari perluasan jaringan distribusi bagi wilayah yang dekat dengan jaringan eksisting hingga pembangunan mini grid PLTS komunal maupun PLTS individual untuk wilayah kepulauan dan pegunungan yang sulit dijangkau jaringan listrik darat.
Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah juga menyediakan Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) yang bersumber dari APBN bagi masyarakat kurang mampu yang berada di wilayah berlistrik tetapi belum mampu memenuhi biaya penyambungan listrik.
Rapat Sinkronisasi Usulan Lokasi Program Lisdes 2026–2029 diharapkan menghasilkan kesepakatan mengenai lokasi prioritas, mekanisme fasilitasi lahan dan langkah percepatan perizinan. Melalui sinkronisasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan PLN, pemerataan akses listrik di Sulawesi Tengah, termasuk wilayah Kabupaten Poso, diharapkan dapat terus dipercepat sesuai target yang telah ditetapkan.

Pemerintah




Kategori