Wabup Poso Hadiri Dialog Bersama Menko Polkam dan Mendagri, Perkuat Sinergi Menjaga Stabilitas Regional Sulawesi
Oleh :
Muhammad Husni
Kendari, IKP Kominfosandi - Wakil Bupati Poso, H. Soeharto Kandar, menghadiri kegiatan Arahan dan Dialog bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan serta Menteri Dalam Negeri yang digelar bersama jajaran kepala daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Plus se-Regional Sulawesi.
Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, Sabtu, 30 Mei 2026. Forum ini diikuti unsur Forkopimda Plus dari sejumlah provinsi, yakni Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Gorontalo.
Pertemuan lintas daerah ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat koordinasi pusat dan daerah, khususnya dalam menjaga stabilitas politik, keamanan, dan ketertiban masyarakat di wilayah Sulawesi. Kehadiran para kepala daerah bersama unsur Forkopimda juga mencerminkan pentingnya sinergi antarlembaga dalam mengantisipasi berbagai dinamika yang berkembang di daerah.
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Jenderal Pol. (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., menegaskan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang pemberian apresiasi kepada daerah berprestasi, tetapi juga momentum penting untuk memperkuat konsolidasi antar-Forkopimda.
Menurut Mendagri, stabilitas daerah tidak dapat dibangun secara parsial, melainkan membutuhkan kesamaan langkah, komunikasi yang kuat, serta kerja sama yang solid antara pemerintah daerah, TNI, Polri, kejaksaan, dan seluruh unsur strategis lainnya.
Ia juga menjelaskan bahwa pembagian regional dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah. Hal ini dimaksudkan agar pola koordinasi, evaluasi, serta kompetisi antardaerah dapat berjalan lebih berimbang dan sesuai dengan kondisi masing-masing kawasan.
“Pemilihan regional ini mempertimbangkan keselarasan karakter wilayah, sehingga kompetisi menjadi lebih berimbang,” ujar Mendagri.
Lebih lanjut, Tito menekankan bahwa soliditas Forkopimda menjadi salah satu kunci utama dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan. Setiap daerah, menurutnya, perlu memiliki kesiapan dalam membaca potensi persoalan sejak dini, termasuk potensi konflik sosial, isu keagamaan, maupun dinamika sosial kemasyarakatan lainnya.
Dalam kesempatan itu, Mendagri menguraikan tiga elemen penting yang perlu diperkuat dalam menjaga stabilitas daerah. Pertama, keberadaan Forkopimda sebagai unsur pimpinan yang memiliki pengaruh kuat di masing-masing institusi. Kedua, peran Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB, terutama di wilayah yang memiliki kerentanan terhadap isu keagamaan. Ketiga, keberadaan Tim Penanggulangan Konflik Sosial yang dibentuk oleh kepala daerah sebagai instrumen respons cepat terhadap potensi gangguan di masyarakat.
Melalui kegiatan ini, pemerintah pusat berharap seluruh pemangku kepentingan di daerah memiliki kesamaan persepsi dalam menjaga stabilitas, memperkuat kewaspadaan dini, serta memastikan pembangunan daerah dapat berjalan dalam suasana yang aman, tertib, dan kondusif.
Kehadiran Wakil Bupati Poso, H. Soeharto Kandar, dalam forum tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Poso untuk terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta unsur Forkopimda dalam menjaga keamanan dan mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.
Terbaru Lainnya
Trending
Kategori
